oleh

Warga : Bupati Jangan Sikut Ketua DPRD, Dia Tidak Bersalah

-Daerah-21 Dilihat

OELAMASI, Terasntt.com – Sekretaris Forum Penanggulangan Kemanusiaan Warga Baru (FPKWB) Kabupaten Kupang, Joh Oga menegaskan, pihaknya bukan pembangkang di Kabupaten Kupang.

Demikian disampaikannya kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama antara pemerintah, DPRD dan warga baru Kabupaten Kupang yang berlangsung di ruang rapat Bupati Kupang, Rabu (24/2/2016).

Ia mengatakan hal itu terkait penyerahan tanah oleh warga pada empat lokasi di Kabupaten Kupang untuk pembangunan rumah bagi warga baru yang pada akhirnya menimbulkan polemic.

“Kami bukan pembangkang tapi justru kami membela dan mempertahankan merah putih hingga kami harus rela eksodus ke sini,” tandasnya.

Ditegaskannya, keberadaan warga eks tim – tim ada di wilayah Kabupaten Kupang bukan karena keinginan mereka sendiri melainkan karena membela merah putih. Kami ada disini bukan karena keinginan kami tapi karena membela merah putih sehingga apa yang kami miliki telah ditinggalkan,”tegasnya.

Bila pemerintah pusat tidak memperhatikan nasib mereka lanjutnya, warga eks tim-tim akan memilih meninggalkan NKRI yang pernah mereka bela.

“Sebaiknya tegas saja supaya kami pulang saja ke daerah kami. Kami merasa aneh, mengapa Aceh yang terang – terangan merongrong NKRI malah diperhatikan dengan baik sedangkan kami yang membela merah putih malahan di tinggalkan. Kalau pemerintah pusat tidak mau kami ada dalam naungan NKRI sebaiknya tegas sehingga kami bisa pulang ke tempat asal kami,”katanya.

Ketua Forum, Filomeno Dominggos Fereira mengatakan, tokoh pelindung forum ini adalah Bupati Kupang sehingga telah bersedia ikut memperjuangkan pembebasan lahan terutama di desa yang sebagian masyarakatnya masih menolak sehingga forum sangat senang apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah kabupaten kupang untuk turut memperjuangkan lahan bagi masyarakat eks tim – tim.

Menurutnya, masyarakat yang masih menolak harus jelas apakah menolak kehadiran warga eks tim – tim atau menolak membebaskan tanah bagi forum.

“Kami minta Bupati dan Ketua DPRD tidak saling sikut – menyikut,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, empat lokasi masing – masing Desa Benu, Desa Camplong 2, Desa Oelnasi dan Desa Oelpuah sudah dilakukan pendekatan dalam simbol “okomama” sehingga kesepakatan bersama membebaskan lahan sudah diantar langsung ke Presiden RI, DPR RI terutama komisi lima dan beberapa Kementerian karena forum merasa ada program pemerintah pusat berupa pembangunan satu juta rumah.

“surat kami sudah kirim ke pusat karena kami ingin jemput bola berupa program satu juta rumah,”ungkapnya.

Menurutnya, program satu juta rumah yang diperuntukan bagi masyarakat termasuk warga eks tim – tim di Kabupaten Kupang semestinya ditangkap dan tidak hanya dinikmati oleh warga di provinsi lainnya.
Dan persoalan yang dialami warga eks tim – tim merupakan persoalan yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah pusat sehingga dengan adanya program satu juta rumah juga mesti diberikan kepada warga eks tim – tim.

Ia berharap, agar Pemkab Kupang menyampaikan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan persoalan warga eks tim – tim yang masih hidup prihatin dalam kamp – kamp pengungsian sehingga kemudian dapat memperoleh rumah yang layak dan juga memdapatkan legalitas berupa sertifikat hak atas tanah.

“Sampai saat ini total masyarakat eks tim – tim yang masih hidup di kamp pengungsian sebanyak 3.750 kepala keluarga,” ungkapnya. (bet)

Komentar