oleh

Walikota Kupang, Pertanyakan Beasiswa yang Dikelola Jeriko

KUPANG, Terasntt.com —
Pemberitaan miring tentang upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menghalang – halangi Program Indonesia Pintar (PIP) berupa beasiswa yang dicanangkan Presiden RI melalui Kementrian Pendidikan mendapat tanggapan serius Walikota, Jonas Salean. Dia mempertanyakan kenapa uang negara dikelola perorangan untuk kepentingan tertentu.

Hal tersebut disampaikan, Salean ketika menggelar rapat koordinasi bersama semua kepala sekolah se Kota Kupang untuk menyikapi persoalan tersebut sekaligus memberikan klarifikasi serta pernyataan sikap di ruang rapat Sasando, Balai Kota, Jumat (5/2/2016).

Dalam pertemuan, Salean mempertanyakan keberadaan formulir beasiswa yang diberikan atas nama, Jefry Riwu Kore lewat Jeriko Center yang kini sedang beredar di kalangan masyarakat Kota Kupang dan dipandangnya tidak memenuhi cara yang tepat.

Dia mengatakan, tidak dibenarkan orang – perorangan mengurus anggaran negara yang dikelola untuk kepentingan pribadi. Karena program beasiswa yang dicanangkan Jeriko Center adalah anggaran Kementrian Pendidikan yang tidak dibenarkan dikelola atas kepentingan orang – perorang oleh sebab anggaran negara.
“Yang kita persoalkan dari tahun 2014 adalah penggunaan anggaran negara yang dikelola Jeriko Center. Apa boleh anggaran negara dikelola untuk kepentingan pribadi ?. Dana Kementrian Pendidikan lewat PIP disalah fungsikan lewat Jeriko Center. Padahal yang namanya anggaran negara semuanya harus melalui mekanisme pemerintah. Jadi penentuan beasiswa bagi para siswa harus atas rekomendasi pimpinan daerah setempat dan semua pengurusannya melalui sekolah, bukan Jeriko Center. Kalau itu dana atau anggaran pribadi Jeriko yang tidak masalah tapi ini anggaran negara. Kita Pemkot Kupang dilaporkan ke Menteri, bahwa kita menghalang-halangi PIP, makanya saya kumpulkan para kepala sekolah untuk kita bahas hal ini dan kita akan bertemu Menteri Pendidikan untuk membuktikan kebenarannya,” tegas Salean.

Selain Salean juga, meminta agar koordinator Jeriko Center, Kota Kupang Leonard Kalelena, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mempertanggung jawabkan formulir beasiswa yang disebarkan dan dianggap Pemkot Kupang.

” Saya akan meminta saudara Leonard Kalelena selaku koordinator beasiswa Jeriko untuk mempertanggung jawabkan hal ini. Dia anggota DPRD NTT jadi kita akan minta pihak DPRD NTT untuk sikapi hal ini, juga karena sudah salahi aturan yang berlaku di Pemkot Kupang. Masuk Wilayah Pemkot Kupang harus pakai ijin dulu bukan semua yang ada disini mati jadi tidak ada aturannya,” ungkapnya miris.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan sekaligus instruksi Walikota, yang akan diumumkaj melalui media radio untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang bahwa pengurusan beasiswa yang menggunakan anggaran negara harus melalui sekolah dan atas persetujuan kepala Dinas pendidikan.

Pernyataan sikap bersama ditandatangani semua kepala sekolah diatas materei yang akan digunakan sebagai lampiran laporan Pemkot Kupang kepada Menteri Pendidikan yang isinya, Pemkot tidak pernah menghang-hlangi program Menteri lewat PIP. Dan diakhir pertemuan Salean menyatakan siap bertemu Jefry Riwoe Kore secara langsung guna mempertanyakan semua kebijakannya yang dianggap sudah melangkahi kewenangan Pemkot Kupang.(man)

Komentar