oleh

Terkait Dugaan Korupsi, Sekda TTS Diperiksa 9 Jam

-Hukrim-17 Dilihat

SOE, Terasntt.com — Sempat tertunda karena bertugas ke luar daerah akhirnya Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Salmun Tabun diperiksa Jaksa Kejari SoE, Senin (11/4/2016). Dia diperiksa selama 9 jam sejak pukul 9.00 – 18.00 wita sebagai saksi dugaan korupsi dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS serta peresmian Kantor Bupati dan DPRD setempat tahun 2014.

Tabun diperiksa Jaksa penyidik Raden Arry Verdianan di ruang kerjanya seputar dana konsumsi pelantikan senilai Rp 250 juta dan dana peresmian kantor Bupati dan DPRD sebesar Rp 150 juta.

Pada tempat berbeda Kejari SoE Oscar Douglas Riwu, kepada wartawan mengatakan, bahwa
Salmun Tabun diperiksa sebagai saksi dalam perannya sebagai Ketua Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS, dan juga Ketua Panitia Peresmian kantor Bupati dan Kantor DPRD TTS yang terjadi pada 2014 lalu.

” Pak Sekda kan sebagai Ketua Panitia baik pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS 2014 lalu, sebagai Ketua Pantia peresmian kantor Bupati TTS dan DPRD TTS,” katanya.

Lebih lanjut Oscar menjelaskan, bahwa pengakuan Sekda Salmun Tabun, terkait pertanggungjawaban (SPJ) dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS, Ketua Darma Wanita TTS, Sonya Tabun-Ully belum menyerahakan ke PA (Pengguna Anggaran), sekaligus Ketua Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

Walau demikian, SPJ dimaksud sudah diserahkan Sonnya Ully kepada pihak kejaksaan.

” SPJ penggunaan dana pelantikan kita (kejaksaan) sudah terima dari Ketua Darma Wanita. Ketika itu Sonya sebagai ketua konsumsi pelantikan. Tapi Sekda mengaku belum mendapat SPJ dari Sonya,”kata Oscar.

SPJ yang diperoleh dari Sonya Ully, kata Oscar hanya pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterimanya sebesar Rp 150 juta dan bukan Rp 250 juta seperti yang tertera dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang dia tandatangani.

” SPJ yang kita terima dan berdasarkan pengakuan Sonya uang yang diterima hanya Rp 150 juta. Bukan Rp 250 juta sesuai SPK,” ujarnya.

Menurutnya Pihak Kejaksaan masih mencaritahu keberadaan dana sisa Rp 100 juta tersebut.

” Untuk dana sisa Rp 100 juta kita masih telusuri, apakah masih ada di bagian umum atau dimana,” tegasnya.

Kejanggalan yang kedua menurut, Oscar adalah dana sebesar Rp 250 juta berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mewajiban untuk ditenderkan kepihak ketiga.
Tapi yang terjadi, PA (Pengguna Anggaran) Salmun Tabun hanya menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada pihak ketiga, yakni Ketua Darma Wanita Kabupaten Sonya Ully yang tak lain adalah istrinya.

” Dasarnya apa sampai ada SPK itu, berdasarkan Perpres kan harus ditenderkan karena dananya Rp 250 juta. Disitulah kita akan perdalam lagi,”jelas Oscar.

Oscar menambahkan, bahwa berdasarkan keputusan Komisi I DPRD TTS, dana yang disetujui untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupatu hanya sebesar Rp
57,5 juta. Namun dalam RKA Bagian Umum Setda TTS dinaikan menjadi Rp 115 juta dan kenudian berubah lagi di SPK menjadi Rp 250 juta.

Sementara untuk pertanggungjawaban penggunaan dana peresmian kantor Bupati dan dan DPRD kata, Oscar pihaknya sudah menemukan kejanggalan dimana dana peresmian yang berjumlah Rp 150 juta sudah dicairkan pada tanggal 24 Desember 2014. Dana tersebut dicairkan sebelum diterbitnya SK Panitia peresmian yang diketuai Salmun Tabun sendiri.

” Khusus dana peresmian kantor Bupati dan DPRD TTS, sebesar Rp 150 juta dan SJP-nya tidak ada masalah,” katanya.

Menurutnya, beberapa saksi yang masih dibutuhkan keterangannya adalah Tim TAPD dan Ketua Badan Anggaran DPRD TTS sebelum kasus tersebut digelar.

” Kita masih butuh keterangan dari TPAD dan Ketua Banggar DPRD TTS. Dan setelah itu kita akan expose kasus tersebut,” kata Oscar.(pol)

Komentar