oleh

Tak Dapat Izin, Sopir dan Pemilik Travel Mengadu DPRD Provinsi

-Ekbis-19 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com — Sebanyak 190 dari 198 travel yang beroperasi SoE – Kupang pulang – pergi (PP) belum memiliki izin trayek. Semua pemiliknya sudah mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan Propinsi NTT, namun terkendala pada isyarat Undang – Undang yang hanya bisa mengakomodir 30 persen travel dari jumlah AKDP yang ada.

” Ini yang menjadi kendala bagi kami sehingga kami mengadu ke DPRD Provinsi sebagai wakil rakyat. Tolong perjuangkan nasib kami sebagai sopir dan pemilik travel yang sudah berjalan sejak tahun 2010,” tegas Sekretaris Organda TTS yang juga selaku koodinator para sopir san pemilik travel, Alfred Dethan dalam rapat dengar pendapat bersama Ketua Komisi IV, DPRD NTT, Anjelino da Costa bersama anggota dan Dinas Perhubungan NTT du ruang rapat Komisi, Selasa (12/4/2016).

Dihadapan ketua Komisis IV, Anjelino da Costa, Wakil Ketua David B. Wadu dan anggota Army Konay, Bonefasius Jebarus dan Pdt. Adriana Kosi juga Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan NTT, Ikhwan bersama staf, Dethan menegaskan, bahwa persoalan yang tengah hadapi sopir dan pemilik travel adalah izin.

” Kami sudah mengajukan permohonan izin ke dinas, namun hanya delapan yang diakomodir dengan alasan Undang – Undang hanya memperbolehkan 30 persen dari AKDP. Usaha travel sudah berlangsung sejak tahun 2010 dan hingga saat ini mencapai 198 unit. Kami mohon kapada Anggota DPR dan juga Dinas agar pertemuan tersebut bisa memberikan jalan keluar agar semua travel bisa mendapatkan izin, agar nyaman dalam beroperasi,” tegas Dethan.

Menurutnya, minat masyarakat pengguna jasa travel sangat tinggi karena antar jemput ditempat.

” Hal ini yang memicu pertambahan jumlah travel saat ini,” katanya.

Demikian juga disampaikan Dedy Balelai, bahwa dengan keberadaan mobil travel bisa merubah pola hidup masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi pemilik dan sopir.

” Kami minta agar kasus ini bisa diselesaikan agar tidak mengikan salah satu pihak. Ini bukan saja masalah bagi pemililk tetapi juga masalah lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Dia juga meminta ada kejelasan nasib mereka dalam tenggang waktu moratorium yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

” Kami mohon Dinas Perhubungan mengeluarkan sebuah rekomendasi agar kami beroperasi dan tidak menguber – uber saat berjalan. Kami mau bekerja mencari uang dengan aman,” tegasnya.

Sementara Ikhwan mengatakan, bahwa Dasar Hukumnya peneribitan izin trayek sesuai UU 22 tahun 2009, tentang LAJ. Bahwa yang tergolonga angkutan adalah total angkutan lebih dari 8 orang. Dan hasil suvei penumpang bus yang jumlah penumpang lebih dari 30 orang saat ini maksimal 17 orang sehingga Pemerintah Pusat mengeluarkan moratorium untuk izin travel.

” Sambil menunggu dicabutnya moratorium dan Permen, kami menganjurkan agar teman – teman semua membentuk sebuah lembaga berbadan hukum sebagai payung untuk menjalankan usaha travel,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Anjelino da Costa meminta agar persoalann tersebut diselesaikan secara baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

” Sementara ini masih menunggu regulasi atau Permen teman – teman bisa membuat lembaga berbadan hukum untuk mengoperasikan trevel yang ada. Asalkan bisa memenuhi syarat yang diberikan. Pada prisnsipnya kita tetap mendorong agar Pemerintah Pusat secepatnya mengeluarkan Permen agar travel yang ada bisa mendapatkan izin operasional,” tegasnya.

Demikian juga disampaikan, anggota lain, David Wadu, Army dan Jebarus, bahwa persoalan tersebut tetap diperjuangkan baik pada tingkat Propinsi maupun Pusat agar kepentingan masyarakat bisa terakomodir.(mas)

Komentar