Kupang, Terasntt.com – Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) dan Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang serius mengatasi bencana yang terjadi pada masyarakat.
Permintaan ini disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kupang, terhadap penyampaian penjelasan Walikota Kupang tentang pengajuam Rancangan Peratuaran Daerah (Ranperda) Kota Kupang usulan Pemerintah Kota Kupang, pada sidang I, Selasa (13/2/2018).
Dalam pemandangan umum fraksi PKB yang dibacakan oleh anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengharapkan agar kepala daerah dan pimpinan OPD memiliki daya tanggap lewat kehadiran secara fisik bersama masyarakat yang mengalami musibah.
Karena, menurutnya, antara bulan Desember sampai dengan Februari, kondisi alam kurang bersahabat yang ditandai dengan sering terjadinya musiba yang dialami masyarakat seperti tanah longsor, terbawah banjir, rob/ abrasi.
“Kondisi seperti ini membutuhkan kehadiran dan perhatian uang serius dari kepala daerah dan OPD,” ujarnya
Dikatakannya, Fraksi berharap, agar Kepala Daerah dan pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD) memiliki daya tanggap lewat kehadiran secara fisik bersama masyarakat yang mengalami musibah.
Apalagi, Lanjut Ewalde, secara Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daetah pasal 76 butir J melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan tanpa ijin gubernur.
Sementara itu, fraksi Golkar yang disampaikan oleh Jemari Yoseph Dogon memintah pemerintah dapat mengalokasikan tambahan anggaran bagi BPBD dalam rangka mengantisipasi korban bencana alam dan bukan hanya untuk pos bantuan darurat saja.
“Bila perlu pekerjaan /kegiatan yang berada pada Dinas PU-PR dialihkan ke BPBD sehingga pelaksanaannya lebih fokus, karena mengingat baban kerja pada Dinas PU-PR yang cukup banyak,” katanya. (raf)
Komentar