oleh

Penyuluhan Hukum Bekali TNI di Perbatasan

-Hukrim-20 Dilihat

KEFAMENANU, Terasntt.com —
Salah satu upaya penegakan hukum di wilayah perbatasan RI – RDTL melalui penyluhan hukum bagi TNI. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI – RDTL Yonarmed 11 / Kostrad, bekerja sama dengan pihak Polres dan Pengadilan Negeri Kefamenanu guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada personil Satgas Yonarmed, tentang kesadaran hukum serta disiplin prajurit dalam penegakan aturan di lapangan.

” Penyuluhan hukum ini digelar dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada personil Satgas Pamtas yang ada di Sektor Barat sehingga dalam mengaplikasikan penegakkan hukum di lapangan bisa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” kata Letkol Arm Teguh Prihanto Usman usai digelarnya penyuluhan di Makodim 1618 TTU, Rabu (23/3/2016).

Prihanto mengatakan, dalam penyuluhan itu Satgas Pamtas bekerja sama dengan pihak Polres dan PN lantaran lebih berwenang dalam penanganan proses hukum terkait pelanggaran di wilayah batas.

” Kalau untuk masalah hukum, itu kewenangan dari kepolisian dan pengadilan. Kami mengundang dua unsur ini untuk membantu memberikan penjelasan kepada Satuan Tugas tentang bagaimana proses hukum terhadap masalah pelanggaran di wilayah perbatasan. Demikian akan tercipta koordinasi yang baik antara kami sehingga penegakkan hukum terkait masalah pelanggaran di perbatasan dapat ditegakkan secara terpadu,” ujarnya.

Pemaparan materi kepada anggota Satgas Pamtas Yoarmed dari 19 pos perbatasan terkait proses hukum, pasal – pasal pelanggaran yang dikenakan dan hukum batas wilayah disampaikan Kasat Reskrim Polres TTU, AKP Hadi Handoko, S.IK , SH dan Darminto Hutasoit, SH, MH.

Para anggota Satgas Pamtas yang datang dari berbagai pos penugasan masing – masing, dikenal dalam kesehariannya berinteraksi langsung dengan warga perbatasan dan aparat keamanan dari Timor Leste. Sehingga para prajurit Armed pun dipandang perlu memiliki pengetahuan tentang hukum agar mereka dapat mengerti tindakan – tindakan apa saja yang perlu dijalankan ataupun dihindari.

Prihanto, berharap dengan penyuluhan itu personil Satgas Pamtas dapat menjalankan penegakan hukum di perbatasan lebih profesional dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan yang lain.(dit)

Komentar