RDP Komisi V DPRD NTT dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kupang, teras-ntt.com — Akan ada dua pola pendidikan yang diterapkan Pemerintah Provinsi NTT saat pelaksanaan new normal di tengah Pandemi covid-19. Belajar dari rumah secara online dan tatap muka terbatas dalam ruangan kelas.
” Untuk belajar dari rumah maka kita perlu melihat level penyebaran atau tertularnya covid-19 di daerah tersebut. Di sini kita akan melihat empat level penularan covid-19, yakni level satu atau level hijau jika belum ada penularan. Kemudian level kuning atau level orange dan level merah. Untuk level – level ini kita akan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi NTT untuk mendapatkan masukan terkait dengan level dimaksud,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Benyamin Lola saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPRD Provinsi NTT di ruang Kelimutu, Selasa (9/6/2020).
Menurut Lola, untuk mendapat keputusan kapan sekolah – sekolah di NTT mulai dibuka, itu bukan kewenangannya. Tetapi melalui pertimbangan matang dari tingkat daerah dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah Pusat.
” Dalam skenario kami pada level hijau sekolah bisa dibuka dan proses belajar mengajar sudah bisa dilakukan secara terbatas. Namun terbatas yang dimaksudkan disini adalah kita batasi durasi waktu tatap muka dari waktu 45 menit menjadi 35 menit per mata pelajaran,” katanya.
” Kemudian peserta yang hadir dalam tatap muka bisa discreen jadi dalam satu rombongan belajar bisa dibagi dua dan bisa juga dilakukan silang secara bergantian dengan rombongan kelas X, XI dan XII tidak masuk secara bersamaan tetapi bergantian setiap harinya. Dan itu dua metode yang bisa kita praktekan. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan dalam pandemi covid-19 ini,” lanjutnya.
Dikatakannya, selain proses pembelajaran di kelas dengan screen atau pembagian satu rombongan belajar (rombel) menjadi dua itu tidak ada waktu istirahat. Kalaupun ada waktu istirahat tapi itupun sangat singkat dan peserta didik tidak diperkenankan untuk keluar dari ruangan serta tidak diperbolehkan meminjam buku, peralatan atau apapun dari teman. Jadi masing – masing membawa sendiri termasuk membawa air minum dan tidak diperkenakan mengambil air di tempat umum baik di kantin ataupun dimana dan itu tidak diperkenankan.
Demikian juga pelajaran yang diberikan juga tidak secara detail tetapi pokok – pokok saja dan itu menjadi tugas siswa untuk diselesaikan di rumah. Penugasan bisa dilakukan secara komperhensif dan satu tugas yang diberikan kepada siswa bisa menjawabi beberapa materi pelajaran yang terangkum menjadi satu.
” Nanti pada tahap evaluasi masing – masing guru bisa melihat aspek mana yang sesuai materi pembelajarannya. Nah ini memang butuh kreativitas tim guru untuk menyusun penugasan kepada siswa di rumah,” tandasnya.
Lebih lanjut kata Lola, dalam pelaksanaan pembelajaran di masa covid-19 khususnya pada saat pembukaan kelas untuk tatap muka terbatas disana pihaknya mencoba menyusun protokol kesehatan secara umum di sekolah kemudian ada protokol kesehatan untuk pemanfaatan sarana prasarana.
” Dan ada beberapa item yang coba kami rumuskan untuk dipegang dan ditindaklanjuti oleh guru dan juga siswa – siswi. Dimana ada protokol kesehatan berangkat dari rumah ke sekolah dan beberapa tahapan yang harus mereka lalui. Kemudian ada juga protokol kesehatan selama berada di sekolah. Selanjutnya ada juga protokol setelah siswa-siswi selesai pelajaran pulang ke rumah. Dan itu beberapa item walaupun tidak secara rinci benar tetapi beberapa pokok penting kita sudah merumuskan agar ini menjadi panduan dalam pelaksanaan proses pendidikan dimasa era normal baru atau new normal,” pungkasnya.
Menanggapi itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Emanuel Kolfidus menyarankan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menyampaikan kepada gubernur agar sekolah – sekolah di NTT ditutup dulu.
Walaupun dipaksakan, lanjut Kolfidus hanya untuk tingkat SMA dan SMK dengan pertimbangan mereka mulai beranjak dewasa secara mandiri bisa mengatur diri sendiri dengan sistem protokoler kesehatan yang ada. Mungkin diatur jam belajar seperti apa dan jarak antara satu siswa dengan siswa lainnya selain mendapat ilmu juga mendapatkan kesehatan yang baik.
” Melalui pak kadis saya sarankan untuk disampaikan ke pak gubenur agar sekolah – sekolah ditutup dulu,” lanjutnya.
Kolfidus mengatakan, langkah ini dilakukan untuk melindungi anak – anak didik sebagai generasi masa depan dari dampak covid-19.
“Saya mau katakan tidak setuju kalau sekolah dibuka untuk memulai pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Karena saya berpendapat siswa-siswi itu bagian dari kelompok yang rentan terpapar covid-19. Apakah karena prilaku hidup sehat ataupun karena kondisi biologis dan fisiologis mereka,” ungkapnya.
Ia lebih melihat dari aspek kesehatan dan metode pembelajaran atau kurikulum dari sekolah. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah apakah dikontrol atau tidak ini juga harus dipikirkan bersama dan minimal di lingkungan sekolah harus dikontrol.
” Kita minta dinas harus keras baik kepada penyelenggara, kepala sekolah dan manajemen sekolah untuk mengaturnya,” tandas politisi PDI-Perjuangan ini.
Sementara untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan pengumuman kata dia, sebaiknya dilakukan melalui group WA. Ketika hendak mendaftar harus diminta nomor HP WA dari siswa yang bersangkutan dan diumumkan melalui group tersebut dari pada ditempel pada papan pengumuman dan itu akan terjadi kerumunan dan itu yang harus dihindari.
” Saya sarankan agar pengumaman PPDB diumumkan melalui group WA saja,” ujarnya.
Menurut Kolfidus pelaksanaan PPDB itu merupakan skenario yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tentunya dinas menyesuaikan dan tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
Ia juga meminta agar apel pagi di sekolah ditiadakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan dan penyebaran covid-19. ” Kita minta agar apel pagi di sekolah ditiadakan untuk menghindari kerumunan,” tandasnya. (m45)
Komentar