oleh

Pemprov Akui Kurang Perhatikan Penataan Aset

-Politik-76 Dilihat

Foto bersama Komisi I DPRD NTT bersama Badan Aset Daerah dan BPN Kota Kupang (foto hiro tuames)

Kupang, teras-ntt.com —Pemerintah Provinsi NTT mengakui bahwa selama ini kurang memperhatikan penataan aset daerah.

“ Hari ini kami mendapat banyak masukan dari Komisi I DPRD Provinsi NTT bagaimana kita menata aset pemerintah provinsi ke depan. Ini menjadi catatan penting bagi kami. Dan hasil pwrtemuan hari ini kami akan membenahi semua aset yabg ada. Kalau aset-aset kita tidak ditata dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kejadian seperti ini akan terulang lagi di tempat lain,” kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alexander Lumba mewakili Pemerintah Provinsi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal penertiban aset bersama Komisi I DPRD Provinsi NTT dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, Rabu (22/1/2020)

Menurut Alex pihaknya sudah mempunyai program prioritas yang berkaitan dengan penataan aset tahun ini dan ke depan. Mulai dari daratan Timor sampai Kabupaten Belu karena disana juga ada aset kita. Kemudian aset-aset yang ada di kabupaten lain di NTT

Alex mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT sudah memfasilitasi dan hasil pertemuan diketahui merupakan kewenangan BPN Kabupaten dan surat gubernur juga sudah disampaikan kepada masing – masing kabupaten untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan kewenangan yang ada pada perangkat daerah.

“ Dari 61 KK itu merupakan hak milik mereka yang kita minta untuk bangun PT. Semen Kupang sehingga mau tidak mau pemerintah harus bertanggung jawab untuk merelokasikan mereka kembali.Tetapi untuk 30 KK lainnya kami anggap bahwa mereka tidak pernah berurusan dengan Pemerintah Provinsi. Itu menjadi urusan mereka dengan pihak yang menjual. Pak gubernur hanya bisa ganti kembali ukuran tanah 20 × 15 atau 300 meter persegi,” ujarnya.

Lebih lanjut katanya, semua proses sudah selesai dan pihaknya sudah bertekad untuk menjaga aset yang ada. Karena tahun ini juga rumah sakit harus dibangun dan dananya sudah ada. Dan pihak Kementerian Kesehatan hanya menunggu kepastian.

Soal bantuan sosial kepada masyarakat yang rumahnya dieksekusi kata dia meminta Komisi I membuat suatu rekomendasi yang ditujukan kepada bapak gubernur untuk ditindaklanjuti.

Menurut Alex, setelah penertiban aset milik Pemprov NTT di Manulai II Kota Kupang maka pada tahun ini juga pihaknya akan menertibkan aset di Besipae TTS, Suka Bitete di Belu termasuk di Depok Jakarta dan Surabaya.(m45)

Komentar