oleh

Pemkot Kupang Peringkat III Anti Korupsi

-Daerah-17 Dilihat

KUPANG, teras ntt.com – Pemerintah Kota Kupang menempati peringkat tiga nasional dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap pada Expo Festival Anti korupsi tahun 2015 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, 10 – 11 Desember 2015 lalu.

“Kota Kupang keluar sebagai juara tiga pada pergelaran expo yang diselenggaran KPK, berkat program Sehati, yakni sehat tanpa korupsi yang dicanangkan Pemerintah Kota Kupang pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah Kota Kupang,” kata Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/12/2015).

Dalam ekspo itu kata Hermanus, stand Kota Kupang mendapat apresiasi KPK karena memiliki tampilan stand yang bagus, ditunjang dengan materi yang dibawakan sangat baik, terutama pemaparan tentang program sehati sebagai program unggulan yang tonjolkan oleh stand Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Selain itu, komitmen pemimpin untuk memberantas korupsi di Kota Kupang juga dinilai telah berhasil diterapkan, sehingga Kota Kupang kini sudah mulai terbebas dari indikasi tindak korupsi.

“Program Sehati sendiri adalah program yang diterapkan agar dalam pelayanan di Puskesmas harus transparan, tidak ada pungutan, prosedural, ikut aturan, pemberlakuan BPJS bagi masyarakat umum, dan tidak adanya permainan pengadaan obat maupun harga obat di Puskesmas,” terangnya.

Meski meraih prestasi sebagai daerah dengan tingkat korupsi yang rendah lanjutnya, tidak menyurutkan Pemkot untuk terus berupaya mencegah korupsi di Pemkot Kupang.

“Pemerintah Kota Kupang akan terus berupaya menghindari terciptanya tindakan korupsi di lingkup Pemkot dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai tindakan korupsi sesuai Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) nomor 20 tahun 2001,” ungkapnya.

Ketigapuluh (30) bentuk tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU Tipikor nomor 20 tahun 2001 itu dapat diklasifikasikan menjadi Tujuh jenis, yakni yang pertama, korupsi terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, korupsi terkait suap-menyuap. Ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan. Keempat, korupsi terkait pemerasan. Kelima, korupsi terkait perbuatan curang. Keenam, korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, korupsi terkait gratifikasi.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang ini menambahkan, salah satu langkah nyata Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Pemkot yakni dengan terus menertibkan pungutan-pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Perizinan di Kota Kupang.(bet)

Komentar