oleh

Pemkot Kupang Ajukan 18 Ranperda

-Hukrim-21 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com – Dalam sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2016, Pemeirntah Kota Kupang akan mengajukan 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas bersama DPRD.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Alan Girsang kepada wartawan di Kantor Walikota Kupang, Jumat (30/10) siang.
“Kami sudah menyiapkan 18 Ranperda untuk dibahas pada sidang I Tahun 2016,” katanya.
Ia menyebutkan sejumlah Ranperda yang akan diajukan itu diantaranya Ranperda retribusi pemakaian kekayaan daerah, Ranperda pengalokasian anggaran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Kupang, serta Ranperda tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Selai itu lanjut Alan, Ranperda usulan baru dari BPMK Kota Kupang tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan, Ranperda Usulan Dari Bagian Umum dan Perlengkapan Soal Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang pada Bank NTT, Ranperda Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Ranperda kawasan tanpa rokok usulan dari Dinkes.
“Dari 18 Ranperda yang diajukan nanti rata sudah memiliki naskah akademis, ada yang sudah memiliki draft Ranperda dan ada yang belum,” ujarnya.
Dalam sidang nanti kata Alan, pihaknya akan mengusulkan revisi sejumlah Ranperda yakni Ranperda Tempat Pemakaman Umum dan retribusi pemakaan dari Dinas Sosial, revisi Perda nomor 16 tahun 2007 tentang dana satunan bagi PNS yang pensiun, wafat dan cacat tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dari BKD Kota kupang dan Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas dari BKD Kota Kupang Serta revisi Perda tentang Pedagang Kaki Lima usulan Disprindag dan Revisi Perda Tentang Pergudangan Usulan Disprindag.
“ Ranperda lain yang siap diusulkan pada sidang I diantaranya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Kupang dari Badan Arsip,” katanya.
Alan menambahkan, Ranperda lain yang diuslkan nantinya akan diusulkan tetapi belum dianggarkan yakni Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dari RSUD S.K.Lerik , Ranperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah usulan dari Dinas Pariwisita, Ranperda Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Ranperda Ketenagakerjaan usulan Dinas Nakertrans serta penyelanggaraan pendidikan di kota kupang usulan Dinas PPO.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Raturat disela-sela kunjungan ke Bagian Hukum setda Kota Kupang mengatakan, tak semua Ranperda yang diusulkan baru sebab ada Ranperda revisi Perda.
Sekertaris Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli menambahkan, Ranperda yang diusulkan tersebut akan dibahas secara bersama-sama.
“Ranperda yang diusulkan itu nantinya akan kami lihat, karena belum tentu samuanya kami setujui dan ditetapkan. Dalam sidang nanti DPRD akan mengusulkan satu Ranperda insitaif DPRD soal hari libur keagamaan,” katanya.(rif)

Komentar