oleh

Pemkot Dukung Upaya Yudisial Review UU 23

KUPANG, Terasntt.com — Polemik penyerahan aset daerah berupa SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi mendapat respon balik secara nasional. Lewat Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Akabsi) dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) meminta pihak Mahkamah Konstitusi (MK) meninjau kembali atau Yudisial Review terhadap UU Nomor 23 tahun 2014.
Demikian disampaikan Walikota Kupang, Jonas Salean saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Rapat koordinasi (Rakor) Pendidikan Kota Kupang tahun 2016, di Aula SMK 1 Kupang, Rabu (30/3/2016).

Menurut Salean, dia bersama Kepala Dinas (Kadis) pendidikan Kota Kupang dan beberapa guru, juga Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di panggil menghadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan bersama dengan staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan daerah itu, membahas tentang berbagai sistem pendidikan termasuk didalamnya soal penerapan UU Nomor 23 tahun 2014, tentang penyerahan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia ke masing-masing Pemerintah Provinsi.

” Saat di Jakarta kita diterima oleh staf ahli Menteri. Kita sama-sama bicarakan juga soal penerapan UU, 23 terhadap serah terima pengelolaan SMA/SMK dari pihak Pemkab/PemKot se-Indonesia ke pihak masing-masing Pemprov. Khusus tentang UU, 23 ini telah mendapat protes keras dari Akabsi dan Apeksi yang ingin agar pihak MK melakukan Yudisial Review terhadap isi UU itu supaya tidak mengorbankan aset daerah. Kita semua lewat dukungan Akabsi dan Apeksi bersepakat menolak penerapan sistem pendidikan tersebut karena kita beranggapan selama mampu mengelola SMA/SMK secara baik dan tidak ada masalah apa-apa. Ko… malah mau dialihkan ke pihak Pemprov ?. Kita tidak mau aset-aset yang kita sudah upayakan baik lahan dan bangunan sekolah serta sejumlah pembiayaan lain dialihkan. Apakah dengan begitu saja di ambil alih tanpa sesuatu pertimbangan?,” ujarnya.
Salean menegaskan Pemkot Kupang tetap mendukung upaya Yudisial Review terhadap UU Nomor 23 tersebut, dan sikap Pemkot Kupang tersebut secara tegas telah disampaikan langsung ke pihak kementerian pendidikan dan juga pihak Pemprov NTT melalui Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Sinun Petrus Manuk sewaktu berada di Jakarta.

” Sikap kita tegas sudah kita sampaikan langsung ke pihak kementerian pendidikan dan pihak Pemprov NTT melalui Pak Sinun Petrus Manuk Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT sewaktu di Jakarta. Kita semua sepakat untuk menunggu hasil Yudisial review yang dilaksanakan pihak MK,” tegasnya.(man)

Komentar