oleh

Opini BPK Cegah Penyimpangan Sistemik

-Ekbis-84 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com — Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai upaya mencegah penyimpangan secara sistemik. Opini tersebut berdasarkan amanat pasal 16 (1) UU Nomor 15 Tahun 2004.
Demikian disampaikan, Kepala Sub Auditor NTT II, Ali Wardhana ketika memberikan materi pada kegiatan Media Workshop yang bertemakan Opini BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPK perwakilan NTT di Kupang, Rabu (18/11/2015).

Ali Wardhana mengatakan, ada empat jenis opini yang dapat diberikan pemeriksa setelah mengaudit laporan keuangan Pemda.

Opini dimaksud, lanjut Wardhana ada wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), yang memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar semua hal material sesuai prinsip akuntansi berterima umum.

Demikian juga opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) memuat pernyataan, bahwa laporan keuangan yang menyajikan secara wajar semua material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali ada dampak hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Selain itu juga ada opini tidak wajar (adversed opinion) memuat pernyataan, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai prinsip akuntansi berterima umum.
Dan yang terakhir, lanjut Wardhana menolak memberikan opini (disclaimer), yang menyatakan, bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Wardhana mengatakan, metode pemeriksaan yang dilakukan BPK adala uji petik sehingga bisa memberi ruang untuk menindalkajuti rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (LHPD) yang diserahkan kepada kepala daerah dan DPRD.

” Kita berharap rekomendasi itu ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk. BPK hanya memantau bukan memutuskan,” tegasnya.

Demikian juga disampaikan, moderator, yang juga Kasubag setkalan BPK Perwakilan NTT, Putra Wijaya, bahwa BPK NTT melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan melalui APBD sementara dana APBN dilakukan oleh BPK pusat.

” BPK menyerahkan LHP ke Pemda yang disertai dengan rekomendasi. Tetapi belum semua rekomendasi ditindaklanjuti. contoh di Maumere tindaklanjutnya mencapai 60 persen,” tegasnya.

Menurut dia, BPK sebagai dokter dan Pemda sebagai pasien.

” Kami juga sedih kalau pasiennya tidak sembuh – sembuh,” tegasnya.(mas)

Komentar