oleh

Nyala Tak Becus, Pemkot Bakal Turnkan Daya Lampu Jalan

-Ekbis-70 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang berencana menurunkan daya lampu jalan di Kota Kupang dari sebelumnya 300 Watt menjadi 80 watt.
Hal itu disampaikan Walikota Kupang, Jonas Salean kepada wartawan di Kantor Walikota Kupang, Selasa (3/11) kemarin.
Untuk merealisasikan hal itu kata dia, pihaknya segera berkoordinasi dengan PT.PLN untuk meninjau kembali nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya.
“Kami akan dekati PLN untuk buat MoU baru soal penurunan daya lampu jalam tersebut,” kata Jonas.
Daya lampu jalan yang digunakan selama ini lanjutnya, rata-rata 300 watt sesuai MoU yang telah ditandatangani pemerintahan sebelumnya.
“Selama ini PLN menghitung 300 watt. Dampaknya, listrik mati atau nyala tetap bayar. Kami berencana untuk turunkan daya lampu menjadi 80 watt,” katanya.
Dengan penurunan daya tersebut, ia berharap biaya pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) juga alami penurunan.
“Perlu dibuat kesepakatan dengan dewan terlebih dahulu untuk mengganti seluruh lampu jalan menggunakan LED dengan menurunkan daya dari sebelumnya 300 Watt menjadi 80 Watt. Kalau 5.000 tiang lampu jalan itu kita ganti pake LED dari 300 Watt ke 80 Watt, maka bisa saja kita turunkan PPJ,” katanya.
Menanggapi hal itu Humas PLN Wilayah NTT, Paul Bola yang ditemui secara terpisah mengatakan, hal itu merupakan kewenangan pemerintah.
“Kami PLN siap saja kalau Pemkot ingin menurunkan daya lampu jalan dari 300 watt jadi 80 watt. Silahkan saja, itu bukan urusan PLN,” ujarnya.
Pernah diberitakan, Meski penerangan jalan di Kota Kupang terbilang amburadul dan dijuluki sebagai kota paling gelap di tanah air, namun biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibebankan pada warga cukup fantastis.
Pasalnya, dalam setahun masing-masing konsumen PT.PLN membayar PPJ sebesar Rp360 ribu per tahun kepada Pemerintah Kota Kupang.
Hal itu diungkapkan ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat didampingi anggota, Telendmark Daud, Jemari Yoseph Dogon, Viktor H. Haning serta Martinus J.E.Medah saat memberikan keterangan kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Jumat lalu.
Ia mengatakan, kebijakan Pemerintah Kota Kupang yang menetapkan pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 10 persen cukup mmeberatkan warga. Untuk itu, Pemkot Kupang didesaknya menurunkan nilai tersebut ke 3-5 persen
” Kami minta agar DPRD dan Pemerintah melihat kembali Perda PPJ supaya merevisinya,” tandasnya.
Biaya PPJ sebesar 10 persen sangat memberatkan, jika pemakaian masyarakat satu bulan sebesar Rp. 300 ribu, maka PPJ sebesar Rp. 30 ribu. Maka PPJ untuk satu pelanggan selama setahun mencapai Rp. 360 ribu.
” Seandainya pelanggan PLN di Kota Kupang sebanyak 100 ribu maka total penerimaan PPJ mencapai Rp.36 milliar. Fraksi Golkar melihat PPJ terlampau besar terhadap peningkatan PAD,” tambah anggota Fraksi Golkar, Telend Mark J. Daud.
Menurutnya, target PPJ pemkot selama ini berkisar Rp. 9 – 10 milliar dan target itu sudah tecapai.
” Kami minta agar Pemkot menurunkan persentase PPJ hingga 3 – 5 persen,” katanya.
Pihak PT.PLN diharapkannya , Ratuarat berharap PLN atau pihak kontraktor yang mutasi meteran harus beretika. ” Cobalah PLN atau kontraktor datang ke warga dengan santun, kami pelanggan juga punya waktu. Kami sadar meteran milik PLN, tapi kami jaga meteran ini puluhan tahun.,” tegasnya.
Ratuarat menilai, cara yang dilakukan PLN hanya sekedar menutupi prose sosialisasi yang sangat minim. Apalagi melakukan pemutusan sepihak.
” Untuk itu cara yang dilakukan PLN bagi kami dari fraksi Golkar sangat menyesal. Mereka ibarat perampok, datang pasang tanpa sepengetahuan,” katanya.(rif)

Komentar