Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka2020 – 2025, Emanuel Bria dan Roy Tei Seran (EB-RTS)/foto fb, EB
Betun, teras-ntt.com — Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020, Emanuel Bria dan Roy Tei Seran (EB-RTS) mengusung visi dan misi “Malaka Bangkit” bersama EB-RTS. ” Malaka Bangkit ” menjadi visi besar bersama semua masyarakat Malaka. “Kita ingin melihat sebuah Kabupaten Malaka yang Bangkit, Bermartabat dan Sejahtera,” ungkap EB kepada teras-ntt.com,Rabu (9/5/2020).
Ia menambahkan, kita tidak bisa bangkit jika kita tidak memiliki SDM yang unggul dan bermartabat. SDM yang dimaksudkan disini soal pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan nonformal, seperti pelatihan – pelatihan, peningkatan skill, juga keterampilan – keterampilan yang relevan dengan dunia kerja sekarang.
Sementara soal kesehatan, lanjutnya EB-RTS pastikan akan terus mendorong inisiatif – inisiatif baik pendidikan yang ada sekarang, dan juga kedepannya EB-RTS akan fokus pada aspek-aspek pencegahan berkaitan dengan kesehatan masyarakat (public health).
Eman Bria alias EB mengisahkan pengalaman kongkrit kisah pengalaman kongkrit dari teman dokternya di Cuba yang bergeliat dalam pelayanan akses kesehatan masayrakat di negara tersebut.
“ Dulu saya memiliki teman-teman dokter di Cuba yang cukup memberikan inspirasi terkait pembagunan kesehatan masyarakat (puclic health). Cuba itu sebuah negara kecil di Amerika Latin tetapi memiliki human developmen index (indeks pembangunan manusia) yang cukup tinggi. Grafik pendidikan dan kesehatannya sangat tinggi. Di bidang kesehatan mereka lebih fokus pada aspek pencegahan. Dokter yang bertugas/tinggal di desa, setiap hari mengunjungi setiap keluarga atau masyarakat dan memperhatikan aspek higyne, kebersihan, kesehatan masyarakat, dan sebagainya,” kqtanya.
Mereka terjun langsung ke masyarakat, maka mereka menghindari sedini mungkin orang pergi ke rumah sakit. Kalau ada yang ke rumah sakit, maka kita perlu memastikan bahwa fasilitas, sarana-prasarana rumah sakitnya memadai, lalu kesehatan yang gratis. Universal access to health care itu program global yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia supaya semua orang dapat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Malaka EB-RTS juga akan melakukan hal yang sama, ada medisnya yang akan terus kita kembangkan,” lanjutnya.
Menurutnya EB – RTS juga mendorong apa yang disebut sebagai ” Malaka Yang Bermartabat”. ” Kita tahu bahwa dulu Malaka adalah pusat sebuah kerajaan terbesar di pulau Timor, namanya Kerajaan Wewiku-Wehali dengan adat-istiadat budaya yang sangat kental. Nampak dalam perjalanan sejarah berikutnya, tradisi-tradisi yang positif seperti, menghormati, haknetar malu, haktaek malu sudah pelan-pelan menghilang. Nah, ini bagaimana semangat nilai-nilai kebudayaan seperti itu bisa kita angkat kembali, kebudayaan, kita restorasi, lalu struktur-struktur adat yang selama ini terbaikan kita angkat kembali, dan ini menjadi kekuatan atau modal bagi Kabupaten Malaka untuk dikenal sebagai sebuah kabupaten yang berbudaya, kabupaten yang unik dan khas tiada duanya yang ada di muka bumi, tidak hanya di Indonesia,” paparnya.
EB menambahkan pula bahwa keunikan-keunikan atau kekhasan-kekhasan seperti ini yang perlu diangkat kembali menjadi sebuah karakter.
“ Kita tidak bisa membangun sebuah bangsa atau daerah tanpa sebuah karakter. Karakter seperti ini yang perlu kita bangun kembali, yang akan kita angkat dalam perubahan politik, dalam kehidupan kebudayaan, kehidupan sosial,” tandasnya.
Nah, bagaimana karakter ini tercermin dalam pengelolaan sebuah birokrasi ?, bakal calon Bupati Malaka 2020-2025 itu berujar, bahwa EB-RTS ingin mendorong sebuah birokrasi yang bersih, yang efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip meritokrasi dalam sebuah rekrutmen birokrasi harus berjalan.
“ Kita (EB-RTS- red) ingin memiliki sebuah birokrasi yang profesional, dimana orang-orang yang tepat menempati posisi-posisi yang tepat (putting right persons in the right place). Itu bukan karena balas jasa politik atau balas dendam politik. Bagaimana Malaka bisa maju sebagai sebuah Kabupaten kalau birokrasinya/mesinnya diisi oleh orang-orang yang tidak tepat,” tandas EB.
Oleh karena itu, lanjutnya kita ingin mendorong sebuah politik rekonsiliasi. Pilkada adalah sebuah proses politik lima tahun, setelah itu ayo mari kita bekerjasama untuk membangun daearah kita karena kita semua adalah anak-anak Malaka.
“ Kita tidak ingin lagi ada dikotomi antara feha dan foho, kita semua anak-anak Malaka. Rumah-rumah adat kita saling terhubung dari laut ke gunung, gunung ke laut. Tidak ada yang namanya foho-fehan atau ini anak emas dan ini anak emas. Ayo mari kita bersama-sama bersatu membangun Kabupaten Malaka,” ajaknya.
Aktifis Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyoroti perihal kasus kasus korupsi di Kabupaten Malaka akhir-akhir ini. ” Akhir-akhir ini ada banyak berita tentang beberapa orang pejabat di Malaka yang ditangkap oleh Polda NTT karena dugaan korupsi, menjadi tersangka korupsi bawang merah dan banyak lagi dugaan-dugaan korupsi lain, baik di Kabupaten maupun di desa. Ini menunjukkan bahwa sistem managemen birokrasi yang ada sekarang ini tidak cukup ampuh untuk mencegah apa yang disebut korupsi. Tugas Kepala Daerah memang bukan untuk menangkap orang yang korupsi (koruptor -red). Itu sudah ranahnya KPK dan polisi. Seorang Pemimpn Daerah atau Kepala Daerah itu harus memastikan bahwa sistem yang dibangun itu sebisa mungkin mencegah korupsi. Oleh karena itu EB-RTS mendorong sebuah sistem birokrasi yang terbuka, managemen yang terbuka, tatakelola keuangan yang terbuka atau transparan sehingga rakyat bisa tahu sampai satu sen uangnya itu direncanakan untuk apa, dipakai untuk apa, oleh siapa, kualitas pengerjaan proyek-proyeknya seperti apa, ini harus kita buka semua sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi,” pungkasnya.
Selanjutnya dalam kaitan dengan agenda ” Malaka Sejahtera dengan Ekonomi Kerakyatan” Politisi PKB itu menguraikan refleksi kritisnya bersama RTS. Pengamatan kami (EB-RTS), sekarang di Malaka itu ekonominya sangat bertumpuh pada pemerintah (government driven economy). Semua itu berasal dari APBD padahal APBD kita terbatas untuk membangun ini dan itu serta bayar kontraktor dan sebagainya. Ini tidak salah karena untuk alokasi dana infrastruktur guna pembangunan infrastruktur dan kita perlu pengusaha – pengusaha swasta atau kontraktor – kontraktor yang mengerjakan proyek – proyek. Tetapi kita harus membalikan paradigma ini dari government centric menjadi people centric economy.
People centric economy yang dimaksudkan EB ialah pemberdayaan ekonomi rakyat. “Jadi masyarakat menjadi pusat pelaku ekonominya dan ini akan berdampak pada proses pembuatan kebijakan publik alokasi anggaran di Kabupaten Malaka. Kita harus berdayakan usaha-usaha rakyat, pertaniannya, perikanannya, industri – industri kreatif dan sebagainya,” ujarnya.
EB-RTS bahkan punya mimpi mau menjadikan Malaka sebagai centra tenun/sebagai pusat industri kreatif tenun di NTT.
“ Kita punya penenun-penenun (mama-mama penenun) yang sangat hebat. Nah, bagaimana potensi-potensi seperti ini kita bisa berdayakan, ekonominya kita berdayakan, dan bagi kami ini adalah solusi penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Malaka,” tandasnya.
EB menambahkan pula bahwa banyak sekali anak-anak muda Malaka harus pergi bekerja di daerah lain seperti Kalimantan dan Malaysia karena lapangan kerja di Malaka sendiri tidak tersedia. APBD Malaka sangat terbatas untuk menyediakan lapangan kerja; khususnya ASN. Karena itu kita harus memikirkan peluang-peluang pekerjaan yang lain di luar itu.
Inilah penjelasan tiga agenda besar Paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Eman Bria-Roy Tei Seran periode 2020-2025 guna mendorong apa yang disebut sebagai “Malaka Bangkit, Malaka Bermartabat, dan Malaka Sejahtera”. Bersama Kita Bisa, Merdeka,” tutupnya.(Ra)
Komentar