oleh

KPAI Deklarasi Tim Reaksi Cepat Region Nusa Tenggara

-Humaniora-19 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama panitia dan peserta workshop perlindungan anak berhasil merekomendasikan beberapa hal penting. Kesempatan itu juga Ketua KPAI, Aris Merdeka Sirait bersama tim dan semua peserta membentuk dan mendeklarasikan Tim Reaksi Cepat (TRC) Region Nusa Tenggara di Hotel Silvia Kupang, Selasa (8/3/2016) malam.

Tim ini akan bertugas memantau perkembangan kehidupan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
TRC yang terbentuk akan mulai melaksanakan tugasnya setelah kembali ke wilayah pelayanannya masing – masing dalam mengkoordinir sejumlah program atau kegiatan bagi anak yang bernilai positif serta memberikan reaksi yang cepat jika terjadi bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
Sebelum deklarasi diawali dengan berbagai materi penguatan kapasitas, antara lain memberikan pemahaman hukum tentang arti pentingnya TRC, membangun diskusi kasus seputar kekerasan terhadap anak.

Bersama tim Jakarta, Elisabeth Santosa, Naumi dan Rosti Munthe, Aris Sirait menjelaskan, bahwa pentingnya memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan TRC diberbagai elemen masyarakat agar dapat memberikan kontribusi aktif dan positif untuk mendampingi anak dari berbagai kasus kekerasan, baik yang sebagai pelaku dan korban kekerasan.

Menurut Sirait TRC dibentuk karena makin tingginya tingkat kekerasan terhadap anak Indonesia, agar dapat menekan angka kekerasan terhadap anak.
“Anak sudah sering mendapat tindakan kekerasan baik itu secara fisik, seksual dan berbagai bentuk diskriminasi serta eksploitasi. Kami selaku Komnas perlindungan anak Indonesia dan beberapa lembaga peduli anak melakukan suatu upaya agar Pemerintah memberikan perhatian serius untuk membantu menangani kasus kekerasan terhadap anak, lewat Inpres Nomor 5 tahun 2014. Akhirnya inisiatif TRC direkomendasi Presiden untuk segera dibentuk dari tingkat Pusat sampai ke desa-desa bahkan dari berbagai lembaga peduli anak juga diberikan kesempatan pembentukan TRC untuk mengkoordinasikan pelayanannya termasuk masyarakat dan gereja,” ujarnya.
Sirait menegaskan diskusi kasus yang dilaksana selama workshop itu merupakan sebuah teknis penyusunan laporan kasus kekerasan yang akan diberikan ke pihak aparat hukum yang berwenang sebagai acuan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak.
” Diskusi ini harus dipahami agar dalam mendampingi kasus kekerasan anak kita dapat mengidentifikasi kejadian, laporan dan pengaduan masyarakat dan juga dapat menginvestigasi masalah atau kasus tersebut dan merekomendasikan jenis kekerasan berdasarkan usia anak dan aturan hukum yang berlaku. Anak adalah pelaku dan masih dibawah 12 tahun maka wajib hukumnya untuk diambil langkah diversi. Jika anak berusia diatas 12 tahun perlu didampingi sesuai aturan hukumnya, kemudian melakukan monitoring dalam rangka rehabilitasi perkembangan anak,” tegasnya.
Sementara ketua panitia, Djaman Djenal,S.Th menjelaskan, telah dipilih 12 orang keterwakilan dari cluster-cluster yang ada sehingga diharapkan ke 12 orang yang akan bertugas sebagai koordinator TRC di cluster-cluster yang ada mampu berperan aktif dan memeberikan kontribusi positif dalam mendampingi berbagai kasus tentang kekerasan terhadap anak diwilayah pelayanan masing-masing.
“12 orang koordinator dalam 6 clucter telah kita pilih dan tetapkan. Kita berharap kedepan mampu mendampingi anak dalam berbagai hal termasuk mendampingi kasus kekerasan terhadap anak di wilayah pelayanan mereka,” katanya. (man)

Komentar