oleh

Komisi V, DPRD NTT Desak, Yayuk Kembalikan Hasil Pungli

KUPANG, Terasntt.com — Rapat kerja Komisi V, DPRD NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT merekomendasikan pemberhentian pungutan liar alias Pungli yang berdalih kesepakatan.

Dinas P dan K Propinsi NTT diminta segera berkoordinasi dengan Dinas PPO Kabupaten Kupang untuk menghentikan dan mengembalikan semua hasil pungutan termasuk Ujian Kompetensi Guru (UKG).

” Kami minta agar dana yang sudah dikumpulkan dari 5113 guru PNS dan honor peserta UKG dikembalikan,” tegas ketua Komisi V, Winston Rondo saat ditemui di sekretariat DPRD NTT, Jumat (13/11/2015).

Winston Rondo mengatakan, bahwa masih banyak cara lain untuk meningkatkan pendidikan di NTT, bukan dengan cara punutan yang berdalih kesepakan seperti itu.

” Apakah semua kesepakatan bersama ke 5.113 guru peserta UKG atau beberapa orang mewakili ke 5.113 guru itu. Intinya apapunpungutan yang dilakukan pada Dinas PPO segera dihentikan dan kembalikan hasilnya kepada yang orang berhak,” tegas Rondo.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Kupang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap 5.113 guru yang mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) tingkat Propinsi NTT. Saat mengambil nomor peserta ujian masing – masing guru wajib membayar Rp 20.000 per orang.

Demikian informasi yang dihimpun terasntt.com dan juga membaca langsung pengumuman yang ditempelkan dilantai dua persisdi depan pintu masuk ruang kerja kepala dinas.

Kadis PPO, Dra. Yayuk EY.Hardaniari,MT saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2015), mengakui adanya pungutan biaya UKG sebesar Rp 20.000 per orang.

” Memang betul ada pungutan, tetapi itu atas kesepakatan bersama guru dengan panitia. Saat kesepakatan itu saya tidak ada, namun sebagai kepala dinas tetap bertanggung jawab. Sekali lagi tidak ada pungutan liar,” tegas Yayuk sinis.(mas)

Komentar