oleh

Ketua DPRD & Gubernur NTT Beda Pendapat Soal Pantai Pede

KUPANG, Terasntt.com– Polemik pembangunan hotel di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat menuai kontraversi. Betapa tidak, kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat penolakan serius warga Manggarai Barat.
Bahkan penolakan yang sama juga disampaikan Keuskupan Agung Ruteng yang secara tegas menyatakan menolak privatisasi salah satu objek wisata di Kabupaten Mabar tersebut.
Polemik privatisasi pantai tersebut tak hanya terjadi di arus bawah sebab Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno berbeda pendapat soal pembangunan itu.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno yang dikonfirmasi wartawan, di gedung DPRD NTT, Selasa (3/11) menegaskan, kerja sama pemanfatan Pantai Pede di Labuan Bajo melalui sistem Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) adalah program pemerintah (eksekutif) Provinsi NTT.
Menurutnya, kerja sama BOT dengan pihak ketiga tersebut bukan atas perintah DPRD kepada pemerintah.
“Itu program pemerintah provinsi yang didukung oleh DPRD, karena DPRD memandang aset-aset provinsi itu harus dimanfaatkan sehingga bernilai ekonomi dan berdampak pada peningkatan PAD dan juga membawa dampak bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Masih menurutnya, Pemprov NTT yang menawarkan kepada DPRD untuk bkerja sama dengan pihak ketiga. Sesuai penjelasan pemerintah lanjutnya, dalam kerja sama itu, tuntutan masyarakat untuk adanya ruang publik tetap diakomodasi.
“Karena itu kami dukung, harus ada ruang publik untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam pertemuan dengan aktivis di Labuan Bajo, pekan kemarin mengatakan, penyerahan kepada PT. SIM merupakan pelaksanaan dari rekomendasi DPRD NTT. Karena diminta aset provinsi harus dimaksimalkan, pemerintah lantas menggandeng pihak ketiga, demikian kata Lebu Raya.
“Aset pemerintah memang harus dimaksimalkan pemanfaatannnya agar mendorong kehidupan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai gelombang aksi penolakan privatisasi Pantai Pede akibat masih terjadi perbedaan persepsi.
“Prinsipnya, Pantai Pede tetap dikelolah dan aset ini tetap milik provinsi yang akan dimanfatkan. Keuntungannya tetap untuk masyarkat Manggarai Barat, berkaitan dengan retribusi, pajak, penyerapan tenaga kerja,”ujar Lebu Raya.
Ia mengatakan perusahaan yang mengelola Pantai Pede tetap akan menyiapakan tempat rekreasai untuk masyarkat umum.(bet)

Komentar