oleh

Kepala Bappeda : Minggu Depan Dokumen Sidang Didistribusi ke DPRD Untuk Dibahas

-Daerah-71 Dilihat

Kupang, Terasntt.com,- Pemerintah Kota (Pemkot)  Kupang janji minggu depan semua dokumen persidangan sudah bisa di distribusikan ke DPRD,  guna dibahas dalam sidang perubahan.

Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Kota Kupang, Jhon Pelt kepada wartawan, saat di konfirmasi soal kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan sidang perubahan di Balai Kota Kupang, Jumat (26/7).

Menurutnya, keterlambatan pemdistribusian dokumen sidang ini, dikarenakan masih perlu mendapat informasi dari OPD  soal pendapatan, retribusi, pajak sehingga dokumen ini bisa lengkap.

“Kemarin kami baru mendapatkan angka penambahan retribusi pendapatan dari OPD terkait.Karena pendapatan itu sangat perlu dimasuk dalam dokumen perubahan,” katanya.

Sementara disinggung soal Silpa kurang lebih Rp.70 milliar apakah dimasukkan dalam dokumen sidang perubahan atau tidak, dikatakannya Silpa tersebut tentunnya dianggarkan kembali dalam sidang perubahan.Sebab ada beberapa item yang perlu dimasuk kembali dalam domumen sidan perubahan.

“Kalau untuk perubahan kalau boleh tidak boleh ada penambahan kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik, sebab pekerjaan fisik sangat membutuhkan waktu yang lama.Sehingga tidak boleh ada lagi di masukkan dalam dokumen sidang perubahan dengan pertimbangan alokasi waktu yang ada,” lanjutnya.Namun, lebih banyak pergeseran kegiatan yakni yang tidak sempat dilaksanakan di murni dapat digeser diperubahan.

“Intinya kami menghindari kegiatan baru apa lagi pekerjaan fisik secara waktu tidak memungkinkan,” ujarnya.

Terpisah Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe terkait hal ini mengatakan, intinya di DPRD menunggu saja, sebab pelaksanaan sidang tidak ada dokumen mau dibahas apanya.

“Kami mau secepatnya, tetapi semua bergantung pada kesiapan pemerintah , sebab kami menunggu saja, ya kalau minggu depan baru distribusikan kepada kami ya kami menunggu.Namun, tentunya dokumen itu distribusi ke kami tentunya tidak bisa langsung dibahas, tetapi perlu dipelajari seminggu dulu bari dibahas,” tegasnya.

Menurutnya, soal dokumen ini melalui sekretariat DPRD telah melayangkan surat pertama, dan sekarang baru mau layangkan surat kedua untuk pemerintah.

Sementara disinggung keterlambatan dokumen akan mempengaruhi waktu persidangan, dirinya mengatakan soal hal itu tidak mmepengaruhi, karena semua ada pada pemerintah. Sebab sidang murni dapat diselesaikan dalam tempo delapan hari kenapa perubahan harus makan waktu lama.

“Demi kepentingan rakyat kita mau sidang siang malam pun jadi, karena DPRD di kasih gaji bekerja dan rapat. Tetapi semua proses itu daapat berjalan cepat atau lambat tentunya semua ketergantungan dari kesiapan pemerintah,” tuturnya.(Yon)

Komentar