oleh

Kejari Soe Buru Tersangka Baru Kasus Korupsi di KPU

-Hukrim-81 Dilihat

SOE, Terasntt.com – Saat ini penyidik Kejaksaan Negeri Soe mendalami kasus dugaan korupsi dana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Tahun Anggaran 2013 lalu.
Hal itu dilakukan untuk mengungkapkan adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus tersebut. untuk diketahui, sebelumnya penyidik telah menahan dua tersangka yakni Soleman Kabu dan Adel Bana.
Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Soe, Oscar Douglas Riwu, SH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2015).
Menurutnya, penyidik telah menemukan delapan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana Pilkada sebesar Rp17,5 miliar.
“Ada 8 (delapan) indikasi penyimpangan, dan kita sedang fokuskan satu per satu,” katanya.
ia merincikan, delapan bentuk penyimpangan dalam kasus itu diantaranya, pengadaan formulir C1 hingga C6 dan pengadaan buku petunjuk teknis pelaksanaan Pilkada yang peruntukannya bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Desa.
Khusus pada proyek pengadaan formulir ungkapnya, menghabiskan anggaran sebesar Rp127 juta sedangkan untuk pengadaan buku paduan pilkada sebesar Rp190 juta.
Untuk kedua item pekerjaan itu kata dia, penyidik telah memeriksa Direktur CV. Bonek Kupang. Berdasarkan hasil pemeriksaan perusahan itu, terungkap bahwa formulir tidak dicetak seperti yang tertera dalam DPA KPU TTS tetapi hanya di foto copy perbanyak.
“Kita sudah minta keterangan CV. Bonek di Kupang dan diakui bahwa mereka foto coppy perbanyak, bukan cetak. Artinya hanya penggandaan saja, bukan pengadaan baru,” ungkapnya.
Sementara untuk pengadaan buku panduan Pilkada sebutnya, kegiatan itu dilaksanakan oleh Percetakan Hikmah Soe. Menurutnya, berdasarkan hasil poenelusuran yang dilakukan pihaknya, pemilik percetakan mengakutak ingat lagi apakah buku panduan tersebut di pengadaan baru alias cetak baru atau foto coppy.
“Pemilik Percetakan Hikmah juga sudah kita temui tapi dia mengakui sudah tidak ingat lagi, apakah dicetak ulang atau foto coppy,” jelas Oscar.
Disinggung soal total kerugian Negara dalam pengelolaan dana Pilkada TTS berdasarkan delapan item dugaan penyimpangan tersebut, ia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT masih membutuhkan keterangan tambahan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sejumlah saksi lainnya.
“BPKP masih perlu keterangan dari PPK dan saksi lain untuk memastikan jumlah kerugian negara dari 8 (delapan) dugaan penyimpangan tersebut,” katanya.
Pernah diberitakan, Kepala Kejari Soe, Oscar Douglas Riwu,SH memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana Pilkada TTS tahun 2013 lalu.
Namun sampai dengan saat ini penetapan tersangkan tambahan terkendala hasil perhitungan BPKP untuk memastikan jumlah kerugian negara dalam kasus itu.(pol)

Komentar