oleh

Jokowi Diminta Panggil Menteri Pembuat Gaduh

-Nasional-22 Dilihat

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo diharapkan melakukan tindakan tegas pada menteri-menteri yang bertindak gaduh, terutama kegaduhan yang menyebabkan keresahan di masyarakat dan kabinet kerja.

Khalid Zabidi, Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (KPR) mengatakan ada dua jenis kegaduhan yang diciptakan menteri, yaitu gaduh hitam dan gaduh putih. Dia menjelaskan gaduh putih merupakan kegaduhan yang pro rakyat sedangkan gaduh hitam tidak pro rakyat.

Khalid mengatakan sejauh ini sering sekali terjadi kegaduhan di jajaran menteri kabinet kerja. Hal tersebut terjadi karena menteri yang dipilih di Jokowi tidak sesuai dengan harapan.

“Kalau dalam sepak bola, menteri yang dipilih Jokowi itu kebanyakan papan bawah tapi digabungkan dengan papan atas. Pada akhirnya cuma dua hingga tiga menteri yang bermain dengan benar,” kata Khalid, di diskusi “Forum Senator untuk Rakyat”, di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).

Khalid menambahkan kegaduhan diperparah karena tidak adanya ketegasan dari Jokowi sehingga menteri-menteri menjalankan agendanya masing-masing.”Pemerintahan itu pada akhirnya seperti multi presiden, multi pilot,” katanya.

“Jokowi setahun ini harus belajar, reshuffle jangan setengah-setengah adanya, reshuffle kedua menunjukan reshufle pertama gagal. Dia Keliru pilih menteri,” ujarnya.

Dia berharap Jokowi memanggil menteri yang berbuat kegaduhan yang tidak pro rakyat. Bahkan, kalau perlu ganti menteri tersebut di reshuffle jilid II.

“Panggil menteri yang buat kegaduhan, cari menteri yg bisa bikin perencanaan. Selama ini masalahnya ada di Jokowi, seharusnya kalau ada menteri yg tidak benar harus dicopot,” ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu kegaduhan di antara menteri kabinet kerja seperti perseteruan Menteri Maritim dan Sumber Daya Alam, Rizal Ramli dengan beberapa menteri seperti menteri BUMN, Rini Soemarno terkait kasus Pelindo.

Kemudian perseteruan antara Rizal Ramli dengan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam kasus pengadaan listrik 35.000 megawatt.

Di sisi lain, kegaduhan terjadi terkait kebijakan impor Menteri Perdagangan Thomas Lembong dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, Nono Sampono, anggota DPD Maluku mengatakan kegaduhan bagian dari demokrasi. Menurutnya, kegaduhan masih dalam taraf wajar.

“Saya lihat kegaduhan masih dalam taraf wajar yang masih bisa ditoleransi karena dalam tradisi politik yang baru,” ujarnya. (bag/cnn)

Komentar