TerasNTT – Flores Timur, Untuk mewujudkan sasaran dan pembangunan nasional dan daerah di bidang transportasi sub.bidang jalan, maka pemerintah Provinsi NTT berencana membangun jembatan yang akan menghubungkan pulau flores dengan pulau adonara.
“Rencana pembangunan jembatan Palmerah di Flores Timur jauh dari rumor yang berkembang di sebagian masyarakat, yaitu karena gubernur NTT berasal dari pulau adonara,” demikian sambutan Gubenur NTT , Frans Lebu Raya yang dibacakan oleh Asisten III Pemerintah Provinsi NTT di Hotel NEO LAND Kupang jumat 03 Juli 2015 pada acara seminar studi kelayakan Jembatan Palmerah di Flotim.
Menurutnya, Pulau Adonara (Desa Tanah Merah) dan pulau Flores (Desa Palo) adalah dua pulau yang jaraknya relatif paling pendek (+700 meter) diantara pulau-pulau lainya di NTT dan sangat potensial untuk dikembangkan terintegrasi. Efisien untuk pengangkutan barang dan jasa antara pulau adonara dan pulau flores. Mempermudah dan mempelancar transportasi yang selama ini masih menggunakan mode transportasi laut. Prasarana untuk pemasanagan pipa air dan gas, jaringan utilitas (kabel dan serat optik), dan pembangkit tenaga listrik pasang surut gelombang laut. Serta Mengurangi terjadinya konflik Horizontal atau perang saudara/perang tanding antar suku di pulau Adonara.
Pembangunan jembatan palmerah yang cukup panjang dengan teknologi konstruksi cukup tinggi tidak semata-semata mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi lebih dari itu kita ingin menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat NTT yang selama ini di stigma sebagai masyarakat miskin dan latarbelakang.
Frans Lebu Raya berkeyakinan apabila rencana pembangunan jembatan ini nantinya dapat terealisasi, demikian pula Bandara di Adonara, maka anak cucu di kampung-kampung akan punya cita-cita yang lebih besar dan lebih maju. “Anak cucu kita akan keluar dari pemikiran dan cita-cita yang biasa-biasa saja. Terhadap rencana pembangunan jembatan tersebut, tahun ini atas persetujuan DPRD Provinsi NTT telah dialokasikan dana dari APBD Provinsi pada DPA-SKPD untuk kegiatan Pra-study Kelayakan PT.Puri Dimensi sebagai konsultan,” ujarnya.
Berbagai infastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap sumber-sumber produksi dan pusat pelayanan telah dan terus di upayakan Lanjut Lebu Raya, namun masih dirasakan belum merata dan memadai. Kenyataan tersebut dapat terlihat pada kondisi sarana dan jalan, perhubungan, pengairan, air bersih, dan kelistrikan, yang belum memadai. Sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang masih kurang, prasaran pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta perumahan-pemukiman.
“ Kita masih harus merencanakan dan membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat memberikan jaminan keterjangkauan bagi pelayanan publik, membangkitkan dunia usaha, investasi masyarakat dan mengembnagkan sumber-sumber poduksi daerah maka dengan ini searah dengan kebijakan pembanguna nasional di bidang penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam RPJMN III (2015-2019) adalah membangun konektivias nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, dengan kebijakan strategis .
Ia menabahkan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang penyediaan sarana dan prasarana tersebut sebagaimana dimaksud di atas maka dalam Renstra Dinas PU Provinsi NTT tahun 2013-2018 telah ditetapkan isu-isu strategis Sub Bidang jalan , meliuputi , Jaringan jalan di lintas utama pulau Timor, Flores dan sumba masih belum memadai, dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
Sebagaian ruas-ruas baru yang di bangun belum dapat berfungsi secara optimal Karena adanya hambatan peneyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penangana jaringan jalan. Serta Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW nasional dan RTRW Daerah yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer.
Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas PU Provinsi NTT dan para undangan Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten .Flotim , Pimpinan DPRD Kabupaten Flotim, Ketua dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Flotim, Pimpinan SKPD Provinsi dan Kab.Flotim, Ketua LPJK dan Ketua Asosiasi, PT.PURI DIMENSI, dan para tokoh masyarakat.
Komentar