oleh

Ini Tanggapan WaliKota Soal Pembagian PIP di Alak

-Daerah-77 Dilihat

Kupang, Terasntt.com – Terkait Pemandangan Umum Fraksi Golkar terkait penyerahan dana PIP di Kecamatan Alak beberapa waktu lalu, yang pelaksanaannya diintervensi pihak diluar dari struktur Pemerintah dengan menggunakan atribut pemerintah dan surat yang di tandatangani Walikota mendapat tanggapan dari Jefri Riwu Kore.

Dijelaskannya, sesuai Juknis PIP, proses penyerahan data nama-nama penerima sesuai surat keputusan Kemendigbud dilaksankan melalui dua alur.

“Dua Alur itu adalah dari Kementrian melalui Dinas Teknis dan pihak sekolah (melalui Aplikasi PIP) dan dari Kementrian melalui pemangku Kepentingan berkoordinasi dengan dinas teknis dan pihak sekolah (penyerahan secara simbolik),” ujar Jefri di gedung DPRD Kota, Kamis, (5/4/2018).

Sementara terhadap permintaan Fraksi Golkar terkait kapasitas ketua Tim PKK Kota Kupang dan masyarakat yang terlibat dalam penyerahan dana PIP serta kehadiran masyarakat yang terlibat dalam penyerahan dana PIP serta kehadiran Dinas P dan K dalam penyerahan itu sedangkan waktu yang lalu Dinas P dan K menolak penyaluran PIP.

Jefri menjelaskan bahwa Ibu Ketua Tim PKK Kota Kupang sebagai pembina pendidikan karakter anak dalam keluarga dan pusat kegiatan belajar masyarakat.

“Selanjutnya, kehadiran Dinas P dan K atau masyarak√†t dalam pemberitahuan/sosialisasi data siswa penerima PIP agar informasi tersebut diketahui oleh penerima sehingga dapat segera mengambil dana itu di Bank,” sebut Jefri.

Terhadap penegasan Fraksi Partai Golkar bahwa PIP merupakan dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang seharusnya dilaksankan oleh Dinas P dan K, namun mengapa pelaksanaannya diintervensi pihak diluar struktur pemerintah dengan menggunkan atribut pemerintah dan surat yang ditandatangani Walikota.

Jefri mengatakan bahwa kehadiran pihak luar dala hal ini pemangku kepentingan, bukan mengintervensi program tetapi justru membantu pemerintah agar informasi PIP dapat diketahui masyarakat.

Sementara, terhadap pertanyaan Fraksi Golkar atas keabsahan surat yang berdedar tanpa parag berjenjang menggunkan logo dan tanda tangan Walikota Kupang terkait pemberitahuan penerimaan dana PIP dan pengaduan terhadap PIP yang secara personal kepada oknum Adriana.

Jefri mengatakan bahwa berdasarkan perwali nomor 11 A tahun 2013 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kota Kupang pasal 20, dijelaskan pada poin C tentang paraf dan penulisan nama.

“Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf,” ujarnya. (raf)

Komentar