Kupang, terasntt.com –Penentuan kursi pimpinan DPRD NTT dari Partai Golkar mendekati final. Para pimpinan DPP Partai Golkar yang ditemui akhir pekan lalu di Jakarta memberikan sinyal memberikan kursi pimpinan DPRD NTT kepada Dr.Inche Sayuna yang saat ini sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Prop NTT.
Herman Hayong Wakil Sekjen DPP Partai Golkar bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Timur menjelaskan, bahwa sebelum pileg digelar sinyal itu sudah diberikan Ketum DPP Partai Golkar saat berkunjung ke prop NTT. Demikian pula para senior Partai Golkar yang berkampanye di NTT saat pileg lalu secara lisan memberikan dukungan kepada srikandi Partai Golkar NTT sebagai Pimpinan DPRD NTT, baik Pak Akbar Tanjung, Pak Aburizal Bakri dan Pak Agung Laksono.
Persyaratan umum sesuai juklak penentuan pimpinan DPRD oleh DPP Partai Golkar dipenuhi oleh Pak Hugo Kalembu, Pak Thomas Tiba Owa dan ibu Inche Sayuna. Nilai lebih ibu Inche mewakili unsur perempuan dan jabatan di partai sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Prop NTT.
Rapat pengambilan keputusan segera digelar pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait berbagai gugatan tanggal 6 – 9 Agustus. Herman Hayong sebagai salah satu peserta rapat tim seleksi pimpinan DPRD di DPP Partai Golkar memperkirakan keputusan yang dihasilkan tidak berbeda dengan apa yang disampaikan.
Karena saat ini Partai GOLKAR memberi perhatian yang lebih pada peran perempuan dan kelompok milenial dalam politik sehingga memberi motivasi yang lebih besar bagi partisipasi perempuan dan kaum milenial dalam berpolitik khususnya melalui Partai Golkar.
Arah kebijakan partai Golkar memang memberi ruang dan peran lebih besar bagi kaum perempuan dan generasi milenial agar kehadiran mereka dalam panggung kepemimpinan politik lokal dapat menjadi inspirasi bagi kaumnya untuk lebih berpartisipasi aktif dalam dunia politik. DPP Partai Golkar sungguh menyadari bahwa kehadiran mereka membawa sudut pandang tersendiri dan sifat-sifat yang khas ke dalam organisasi.
Kehadiran perempuan dan kaum milenial memperkaya kemajemukan dalam organisasi dan kepemimpinan. Jika kita ingin menjadi organisasi kreatif dan tanggap menghadapi tantangan zaman, maka mengakomodasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik adalah sebuah keharusan.
Terkait penentuan dan keputusan pimpinan DPRD untuk 13 kabupaten se NTT sekaligus dibahas dalam rapat tim di DPP Partai Golkar dalam waktu dekat. Semua penentuan pimpinan DPRD pasti mengikuti juklak yang berlaku tanpa memandang latar belakang calon pimpinan DPRD demikian penjelasan Herman Hayong Wasekjen DPP Partai Golkar mengakhiri penjelasannya.(*/mas)
Komentar