Jakarta, CNN Indonesia — Indonesia Corruption Watch melakukan evaluasi satu tahun kerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyimpulkan dengan judul setahun “tanpa” kerja.
Menurutnya, alih-alih menghasilkan prestasi, DPR sejauh ini malah dipenuhi dengan berbagai polemik yang sarat kontroversi. Bahkan polemik sudah dimulai sejak para wakil rakyat mulai dilantik dan mengadakan paripurna untuk pertama kalinya.
“Ini ruang bagi publik untuk mengawal pencapaian apa saja yang sudah dilakukan DPR, sekaligus membantah DPR yang mengklaim banyak memiliki prestasi,” kata Fariz di kantornya, Rabu (7/10).
Permasalahan terbesar DPR, kata Fariz, adalah pencapaian kinerja yang buruk. Padahal saat ini anggota DPR sudah didukung oleh dua orang staf dan lima orang tenaga ahli. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan lain.
“Ternyata peningkatan tenaga ahli tidak linear dengan peningkatan kinerja DPR,” kata Fariz.
ICW mencatat, dari 38 pekerjaan rumah berupa RUU yang menjadi prioritas pada 2015, hanya ada dua undang-undang yang disahkan. Sementara tahun sebelumnya hanya ada satu undang-undang yang disahkan. Dari sisi ini, DPR dinilai lemah menjalani fungsi legislasinya.
“Total dalam setahun ini, DPR hanya menghasilkan tiga undang-undang, itu pun mengandung polemik dan mencerminkan kepentingan mereka sendiri,” katanya.
Tiga undang-undang yang telah diselesaikan dan disahkan DPR selama setahun yaitu UU Pilkada, UU Pemda, dan UU MD3. Padahal, lanjut Fariz, anggaran DPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi pada Rincian APBN 2015 mencapai Rp 246 miliar.
Sementara Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai lebih buruk lagi terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Menurutnya, DPR hingga saat ini pada dasarnya belum membuat undang-undang.
“Itu bukan dua undang-undang dalam pengertian utuh, DPR tinggal menyetujui atau tidak, cuma meneruskan perpu yang dikeluarkan pemerintah,” kata Ray dalam kesempatan yang sama. (sur/CNN)
Komentar