oleh

Hakim Diminta Tolak Praperadilan Bupati Rote Ndao

-Hukrim-23 Dilihat

BA’A, Terasntt.com – Hakim tunggal yang menangani gugatan praperadilan Bupati Rote Ndao, Haris Sitanggang, SH, MM diminta menolak seluruh materi gugatan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi tanah hibah di Kabupaten Rote Ndao TA.2011 lalu, Drs Leonard Haning, MM.
Hal itu dikemukakan Kasie Intel Kejari Ba’a, Muhamad Safir, SH dan Kasi Pidsus Kejari Ba’a, Januar Dwi Nugroho, SH dalam sidang gugatan praperadilan Bupati Rote Ndao pada hari kedua, Jumat, (13/11) dengan agenda penyampaian eksepsi termohon (Kejaksaan Negeri Ba’a, red) menjawab permohonan pemohon, Drs Leonard Haning yang dibacakan kuasa hukumnya, Yanto M. P. Ekon, SH, M. Hum dalam sidang gugatan hari pertama, Kamis, (12/11).
Dalam sidang yang dikawal secara ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Rote Ndao dan aparat TNI dari Kodim Rote Ndao tersebut, Muhamad mengatakan, permohonan pemohon hanya dalil yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan praperadilan, sehingga tidak benar dan keliru bila hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan pemohon.
Untuk itu, pihaknya meminta hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pra peradilan itu untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dari termohon (kejaksaan) seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima.
Pada kesempatan itu sambung Januar membacakan nota eksepsi menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Ba’a tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ba’a wajib menerima dan mengabulkan seluruh jawaban termohon dan menolak permohonan pemohon praperadilan yang disampaikan Drs. Leonard Haning, MM tanggal 29 Oktober 2015, yang diajukan melalui kuasa hukumnya, Yanto M.P. Ekon, SH, M.Hum, atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon praperadilan tidak dapat diterima.
Lebih lanjut ia menjelaskan, termohon menyatakan penyidikan yang dilakukan terhadap Drs. Leonard Haning, MM, berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a Nomer : print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014 adalah sah menurut hukum.
Akhir jawaban, Kejaksaan meminta Pengadilan Negeri Ba’a, menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonanya.
Ditambahkan, berkaitan dengan materi gugatan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka baru dicari barang bukti oleh pihak termohon, ia menjawab, pencarian dan penyitaan terhadap barang bukti tidak perlu dilakukan oleh pihak termohon karena pada saat pemeriksaan terhadap para saksi, barang bukti telah langsung diserahkan oleh para saksi.
Diberitakan kemarin, sidang gugatan praperadilan Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, SH terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi provinsi NTT dan Kejaksaan Negeri Baa’a digelar, Kamis (12/11).
Sidang dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak pemohon yang dibacakan oleh kuasa hukum pemohon, Yanto Ekon, SH, MH.
Saat membacakan permohonan, Yanto menyebutkan enam kesalahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penetapan pemohon, Drs. Leonard Haning, MM, sebagai tersangka karena pertama, setelah penetapan tersangka baru termohon mencari alat bukti. Kedua, penetapan tersangka terhadap pemohon, tidak didahului pemeriksaan terhadap pemohon.
Ketiga, pengumpulan barang bukti berupa surat-surat dilakukan setelah penetapan tersangka dan tidak dilakukan penyitaan berdasarkan pasal KUHAP. Keempat, penetapan tersangka terhadap pemohon tanpa bukti permulaan tentang letak dari tanah pemda yang disangka dihibahkan.
Pada hal tanah pemda di Ne’e masih utuh dan tidak pernah ada penghibaan. Kelima, bukti permulaan berupa kesepakatan kerjasama Nomer : 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab. RN/2011 tentang sertifikasi tanah aset pemda serta sertifikasi tanah pemda yang dhibahkan tidak dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, kata Ekon.
Keenam, anggaran dari APBD sebesar, Rp.69.222.600 untuk biaya penerbitan 40 sertifikasi telah disetor kembali ke kas daerah sebelum tahap penyidikan oleh bendahara atas perintah Christian M.RJ.Bire, S.Sos, tegas Ekon. Setelah mendengar pembacaan permohonan pemohon oleh Yanto Ekon, SH, MH, oleh Hakim ketua, jawaban atas permohonan pemohon oleh Kejaksaan baru akan dibacakan pada Jumat, (13/11), besok.
Tim terpadu Kejaksaan yang ditunjuk Kejari untuk menghadiri sidang gugatan praperadilan Bupati Rote Ndao, terdiri dari, Muhamad Safir, SH, Januar Dwi Nugroho, SH, dan Alexander Seli, SH.(bet)

Komentar