oleh

DPRD Ragu Penutupan KD Dilakukan Pemkot di Januari 2019

-Daerah-76 Dilihat

Kupang,Terasntt.com,- Rencana penutupan tempat lokalisasi Karang Dempel  (KD) oleh Pemerintah Kota Kupang, pada Januari 2019  sangat diragukan oleh beberapa anggota DPRD Kota Kupang. Keraguan ini, dikarenakan sesuai hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD dibawah pimpinan Wakil Ketua I DPRD, Christian Baitanu, dan Ketua Komisi IV, Livingston Ratu Kadja ke Kementerian Sosial (Kemensos) ada beberapa tahapan yang dilangkahi pemerintah kota.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, asal Fraksi Golkar,Viktor A.Haning kepada wartawan di ruang Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Senin (7/12) mengatakan, sesuai hasil koordinasi komisi IV DPRD ke Kemensos ada beberapa tahapan mekanisme !, yang dilangkahi pemerintah kota yakni belum melakukan sosialisasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan belum terpikir pemerintah kota soal relokasi apa bila tempat tersebut ditutup.

“Dan yang paling penting yakni belum tersedianya anggaran di Kemensos terhadap pemulangan dan pembiayaan berupa dana stimulan bagi PSK yang ada di KD,” katanya.

Dikatanya, penutupan KD ini  dapat dilakukan oleh pemerintah kota jika da Perwali, dan hingga sekaran mekanisme untuk Perwalinya belum ada, serta anggaran APBD juga belum ada.

“Berkaitan hal ini dalam koordinasi dengan Kemensos soal penutupan KD mendapat dukungan dari pak wakil keyua komisi IV dan Wakil Ketua I DPRD Kota untuk ditunda,” katanya.

Ditambahnya, intinya ada beberapa mekanisme yang disipakan pemerintah kota secara baik. “Soal hal ini, menurut Kemensos Wakil Wakil Walikota pernah ke Kemensos, dan Dan hal ini sangat disesalkan Kemensos penutupan ini tidak melibat DPRD.Ketelibatan DPRD  pada saat komisi IV menggelar RDP bersama Dinsos,” katanya.

Ia menambahkan, komitmen pemerintah kota untuk menutup KD pada Januari sangat diragukan, karena beberpa mekanisme yang belum dilakukan.

Hal yang sama dikatakan anggota dari fraksi PDI Perjuangan, Ferdinand Obi Padja, bahwa hasil koordinasi dengan Kemensos belum dapat ditutup pee 1 Januari 2019, karena pemerintah kota masih baru sebatas konaultasi yang dilakukan oleh Wakil Walikota.

” Sesuai penjelasan Kasubdin Kemensos bahwa pemerintah hanya baru melakukan konsultasi, jadi belum dapat dilakukan, sebab banyak tahapan yang harus dilakukan pemerintah kota dalam penutupan lokalisasi,” katanya.

Sementara fraksi Gerindra, Mozes Mandala mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan Kemensos ini, tentunya perlu melakukan koordinasi secara baik dengan Kemensos.Karena sesuai penjelasan Kemensos masih banyak tahapan yang perlu dilakukan pemérintah.

“Dalam penutupan lokalisasi sesuai petunjuk dari Kemensos perlu melibatkan DPRD, dan kenyataan dalam sosialisasi selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan,” katanya.

  • Selain itu, tambahnya penutupan ini sesuai penjelasan Kemensos, untuk anggaran pemulangan bukan tanggungan Kemensos tapi menjadi tanggungjawab Pemda.(Yon)

Komentar