oleh

Evaluasi Menteri Gaduh Berujung Reshuffle? JK: Itu Kewenangan Presiden

-Nasional-23 Dilihat

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang membuat kegaduhan akan dilakukan. Namun bentuk evaluasi menteri termasuk opsi reshuffle menurut JK menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo.

“Tentu Presiden akan mengambil langkah-langkah tindakan. Kan begitu,” tegas JK di kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Rabu (2/3/2016).

Teguran terhadap menteri yang dianggap membuat gaduh menurut JK sudah beberapa kali dilakukan. Karena itu JK menyesalkan kegaduhan kembali terulang antara para menteri.

Namun JK menyebut evaluasi dengan cara melakukan pergantian (reshuffle) menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo.

“Itu presiden yan punya kewenangan,” ujar JK saat ditanya opsi evaluasi salah satunya dengan melakukan reshuffle.

Dia kembali mengingatkan agar para menteri di Kabinet Kerja sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. JK menganggap tidak patut bila persoalan silang pendapat atas rencana ataupun kebijakan menteri dibawa ke ruang publik.

“Organisasi apapun harus solid menjalankan tugas-tugasnya apalagi kabinet yang mempunyai tanggung jawab yang begitu besar. Perdebatan itu biasa saja sebenarnya di mana-mana. Yang tentunya tidak boleh itu membawa keluar permasalahan internal,” sambungnya.

Soal ‘ulah’ menteri, JK menyinggung adanya menteri yang mengubah nama kementerian yang tidak sesuai dengan Perpres nomenklatur kementerian. “Kan sudah ada semua sudah ada, itu Keppres tentang tugas masing-masing menteri. Ada pembagian jelas, cuma kadang-kadang ada menteri seenaknya bikin nama-nama yang tidak sesuai dengan di Keppres,” imbuhnya.

Siapa menteri yang dimaksud, JK menolak menyebutkan. “Cari tahu sendirilah, ada menko yang nambah-nambahin namanya kan,” ujarnya singkat.(fdn/jor)

Komentar