oleh

DPRD & Pemkab Kupang Bahas 7 Ranperda

-Profil-86 Dilihat

OELAMASI, Terasntt.com –Pemerintah bersama dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang membahas tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam sidang satu masa persidangan Dua DPRD Kabupaten Kupang yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kupang, Senin (4/4/2016) kemarin.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki , Wakil Bupati Kupang, Corinus Masneno serta seluruh pimpinan SKPD di lingkup pemkab Kupang.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede dalam sambutannya mengungkapkan, dari tujuh Ranperda yang dibahas terdapat tiga Ranperda inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kupang, Ranperda tentang penetapan dan penegasan batas desa dan Ranperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD.
Sementara empat Ranperda lainnya merupakan usulan pemerintah yaitu Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan Balita.

Pada kesempatan itu ia mengapresiasi kepada Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kupang yang berinisiatif merampungkan tiga Ranperda inisiatif DPRD.

“Esensi dan muatan materi dari tujuh Ranperda ini merupakan hal – hal strategis dalam penyelengaraan pemerintahan daerah sehingga perlu pembahasan secara cermat agar hasil yang dicapai benar – benar berorientasi pada kepentingan pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat dengan tetap menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” katanya.

Produk yang dihasilkan kata dia, bukan produk yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan kepentingan dan kesinambungan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga ada benang merah yang terus menghubungkan aktivitas pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari satu periode ke periode berikutnya.
Sementara Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan Pemerintah memiliki fungsi yang sama mengusulkan Ranperda dengan rujukan kedudukan dan fungsinya masing – masing, Pemerintah dan DPRD wajib bekerja sama, sehati dan sesuara dalam merespon berbagai kendala dan realita yang ada dimasyarakat.
Ia mengatakan, seluruh Ranperda yang diusulkan itu harus dibahas secara seksama agar memenuhi syarat materil dan syarat formil pembentukan produk hukum.

“Syarat itu harus terpenuhi sehingga dalam penetapan Peraturan Daerah tidak mengalami kekosongan hukum, konflik antar norma hukum atau anatomi hukum dan norma yang kabur atau tidak jelas. Point utama adalah, Perda yang dihasilkan bukan untuk mengejar tuntutan kuantitas tapi secara kualitas mampu dipertanggung jawabkan oleh masing – masing pengusung baik secara filosofis, sosioligis dan juridis,” tandasnya.(parlemen news/bet)

Komentar