oleh

DPRD Kota Kupang Kritik Kegagalan Pemerintah Terhadap Proyek Pekerjaan 2018

-Daerah-83 Dilihat

Kupang, Terasntt.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang melontarkan banyaj kritikan akan pelaksanaan proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DispendukCapil) Kota Kupang tahun 2018.

Kritikan tersebut terkait hasil uji petik lapangan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang terhadap APBD 2018, yang menemukan pelaksanaan pekerjaan kantor DispendukCapil yang terbengkalai dalam sidang Pansus DPRD bersama  Pemerintah, Jumat (17/5).

Sidang yamg dipimpin langsung tiga unsur pimpinan Pansus DPRD yakni Adrianus Talli selaku Ketua Pansus, Zeyto Ratuarat selaku Wakil Ketua Pansus, dan Sekretaris Pansus Yapi Pingak, dan ditambah beberapa anggota Pansus yang terdiri dari Padron Paulus, Theodora Ewalde Taek, Melky Balle, Epy Seran dan Jemari Yoseph Dogon.

Sementara dari pemerintah dihadiri Plt.Sekda Yos Rera Beka, Kadis PU-PR Hengki Ndapamerang, dan Sekrataris PU-PR Devi Loak selaki PPK , serta Konsultan Pengawas.

Terpantau jalannya sidang yang berlangsung, dimana Ketua Pansus Adrianus Talli mempersilakan PPK guna menjelaskan akan tidak terselasaikan proyek pekerjaan kantor DispendukCapil tersebut.Dimana PPK  proyek pekerjaan Dispe dukCapil, Devi Loak menjelaskan,  dalam  kenyataan pembangunan sudah terhenti sejak Maret 2019, dengan kondisi terkahir 24 persen lebih.

“Pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga kontraktor  atau pihak pelaksanaan wanprestasi,” kata Devi.

Terkait dengan penjelasan tersebut, Ketua  Pansus meminta tanggapan dari para anggota Pansus, dimana anggota Pansus asal Partai NasDem Padron Paulus mengatakan, apa yabg dijelaskan PPK  seakan akan secara gampang, karena pak Devi  selaku PPK tidak mengetahui perjuangan dari komisi I DPRD atas  anggaran pembangunan kantor tersebut cukup banyak tantangan yakni dianggap pembangunan  kantor tersebut Komisi I mendapat sesuatu.

“Terkait dengan pembangunan kantor DispendukCapil ini, pada awal pembangunan kami sudah panggil pak devi dan kontraktor  guna mempertanyakakn kesanggupan pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah  bisa selesaikan tepat waktu,” lanjut Padron.
Dan waktu itu  jawabannya kontraktor  bahwa  sangup dengan sistim pelaksaannya dibagi dalam bentuk dua .Namun kenyataan kondisi lapangan pada saat komisi turun lapangan didapati tukan hanya bebearapanorang, dan konsultan pengawas tidak ada, tetapi yang ada hanya mandor dari para tukang.

” Apa ini  hanya kerja untuk mengejar uang muka dan setelah dibiarkan. Pada hal rapat dinyatakan sangup menyelesaikan tepat waktu,” tegasnya.

Kritikan lain juga di lontarkan Ketua Pansus Adrinuas Talli, terkait dengan anggaran untuk pembangunan komisi I telah berjuang dua gedung yakni pembangunan kantor  Arsip dan Dispenduk, tetapi kantor Arsip bisa terselesaikan,  namun Dispenduk tidak selesai, sehingga sangat kasian.

Sementara kritikan lain juga dikatakan anggota Pansus, Epy Seran bahwa  kontraktor pelaksana pekerjaan ini diketahui pernah bermasalah.” Dari awal saya sudah menyatakan stop, sebab pekerjaan yang dikerjakan kontraktor tersebut tidak akan terselesaikan.Sehingga saya merasa secara sosial masyarakat rugi,  dimana komisi berharap warga sudah nyaman dalam mendapatkan pelayanan ditahun di kantor baru, tetapi hasil seperti ini,” katanya.

Ia menilai, proyek pekerjaan pembangunan kantor DispendukCapil ni seperti aka-akalan untuk mengejar pencairan uang muka, dan selanjutkanya dibiarkan begitu guna denda atas keterlambatan pekerjaan tersebut tidak dikembalikan.Ini secara teknis sangat memalukan.

“Berkiatan dengan ini, saya selaku anghota Pansus melalui pimpinan Pansus dapat  rekomendasi proses hukum,  guna menjadi pelajar bagi pelaksanan proyek pembangunan dikota  ini. Apa lagi kerja dengan bur-buru lalu kualitas disampingkan.,” lanjutnya.Ini dibaratkan  pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor hanya mengejar uang muka,  dengan menggunakan bahan material bekas.

” Ya Kalau sekedar mencari utung mendingan jangan dipaksakan,  mendingan buang handuk.Kenapa saya agak emosional karena jajaran di PU yakni PPK dan kontraktot  yakin mampu selesaikan, sehingga sekali lagi saya rekomendasikan proses hukum,” tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan anggota Pansus lain yakni Theodora Ewalde Taek mengatakan, terkait hal ini perlu menjadi catatan penting dari Pansus dalam rekomendasi nanti.

Karena menurut, dengan tidak terselesainya pembangunan kantor gedung DispndukCapil ini dari awal proses tender sudah tidak benar, maka hasilnya akan seperti ini. (Yon)

Komentar