oleh

Diintimidasi TNI AU, Warga Nasipanaf Datangi DPRD NTT

-Hukrim-17 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com — Puluhan warga Baumata Barat, Kabupaten Kupang merasa tanah mereka dicaplok TNI AU Kupang. Selain itu mereka diintimidasi agar tidak melanjutkan proyek jalan setempat karena melintasi tanah AU.
Hal ini diungkap, Yohana Nifu bersama warga saat bertatap muka dengan Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo bersama anggota, Maxi Adipati Pari, Aleta Baun serta anggota Komisi IV, Mersi di ruang rapat Komisi V, Jumat (6/11/2015).
Yohana dengan tegas menyatakan, kehadiran mereka di DPRD NTT untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan lingkar Desa Baumata Barat yang dihentikan TNI AU.
Menurut dia, TNI AU melarang warha dan kontraktor agar tidak mengambil material galian C disekitarnya karena itu adalah tanah milik AU.
” Bahkan anggota TNI mengintimidasi mayarakat dan kontraktor agar menghentikan proyek itu karena tanah milik mereka. Kami masyarakat asli setempat dan tanah itu adalah milik kami yang diwariskan leluhur, bukan milik TNI AU. Kami memiliki sertifikat tanah dari badan pertananahan. Bukti yang dimiliki TNI AU tidak ada, mereka hanya memiliki dokumen pembebesan tanah dan itu cacat hukum. Kami minta DPRD NTT segera menyelsaikan persoalan ini dan kami tetap nekat melanjutkan proyek itu karena kami masyarakat butuh jalan yang layak.
Demikoian juga, Laus, Kepala Desa Baumatan Barat, Ayub Nifu, Domi Seran serta Ansel Neno, bahwa tanah yang diklaim TNI AU sebagai milik mereka itu tidak benar.
” Kami semua yang tingga disana memoiliki sertifikat. Dan sejak kapan TNI AU memiliki lahan setempat. Kami lahir dan besar disitu jadi tidak bisa diklaimseneknya tanah yang ada milik TNI AU,” kata Ansel.
Sementara Seran, mengatakan jalan yang dikerjakan itu sudah dibuka 30 an tahun dengan swadaya munri masyarakat setempat.
“Sekarang ini baru Pemerintah kjabupaten Kupang melalui dana APBD 2 mengaspalnya. Tiba – tiba TNI AU mebgkaimbahwa ruas jalan tersebut diatas tanah milik mereka. Ini aneh dan harus diselesaikan,” tegas Ansel.
Winston Rondo, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan apsirasinya.
” Pada prisnsipnya, kami menerima aspirasi ini dan kami segera berkoordinasi dengan piminana DPRD NTT untuk menyikapinya secara lembaga. Kami komisi V, sangat menyayangkan sikap TNI AU yang semena – mena dan mengintimidasi masyarakat agar tidak melanjutkan pembangunan jalan, bahkan dengan cara menakut – nakuti. Kami akan memminta penjelasan kepada TNI AU dan kepada kepala desa agar segera melpaorkan kasus ini kepada Pemerintah dan DPrD Kabupaten Kupang. Tugas TNI adalah menjaga dan menayomi masyaraka bukan menakuti – nakuti. Jangan takut menghadapi TNI AU dan kami mendorong Pemda NTT untuk segera menyelesaikan kasus ini,” tegas Rondo.
Demikian juga, disampaikan Adipati Pari, Baun dan Mersi, bahwa kasus tersebut harus ditanggapi secara serius agar tidak merugikan masyarakat.
” Kita minta penjelasan Badan Pertanahan terkait kepemilikan tanah tersebut,” tegas Pari.

Danlanut Banta

Sementara Danlanut, Andi Wijaya ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) membantah melakukan intimidasi terhadap warga Nasipanaf.
” Tidak ada intimidasi, kita larang karena jalan itu dibuat di atas lahan milik TNI AU. Seharusnya buat ijin prinsipal untuk pertanggungjawaban kita ke pimpinan, selain itu daerah setempat masih menjadi lahan sengketa batas wilayah antara Kabupaten dan Kota Kupang.
Senin kita akan undang Dinsa PU Kabupaten/ kota serta Pemerintah Propinsi dan juga lurah sera camat, perwakilan masyarakat untuk membicarakan bersama supaya jelas. Jangan sampai dipolitisir kepentingan yang bersengketa, prinsipnya mau di bangun ditanah kita untuk kepentingan masyarakat oleh siapa saja asal sesuai prosedur kita wellcome,” tegasnya.(men/mas)

Komentar