oleh

Berkas Dua Tersangka Kasus Pusling, Raib di Polres TTS

-Hukrim-28 Dilihat

SOE, Terasttn.com – Berkas dua dari tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan mobil Puskesmas keliling di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Tahun Anggaran 2013 lalu diduga raib dari tangan penyidik Polres TTS.
Sejumlah warga yang berhasil dikonfirmasi wartawan mengatakan, persoalan itu merupakan dampak dari berkas perkara kasus tersebut yang terus bolak-balik antara penyidik Polres TTS dengan Kejari Soe.
“Kita kasihan dengan para tersangka, karena sampai dengan detik ini label tersangka masih melekat pada mereka. Secara phsykologi sangat terganggu dalam pergaulan mereka sehari-hari baik di tempat kerja maupun di lingkungan dimana mereka tinggal,” ungkap salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.
Kanit Tipikor Polres TTS, Ketut Susiana yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2015) menjelaskan, penyidik sedang merampungkan berkas tersangka menindaklanjuti petunjuk jaksa.
Sebelumnya kata dia, berkas para tersangka sudah dikirim ke kejaksaan namun masih berstaus P18 sehingga berkasnya dikembalikan untuk dilengkapi.
“Kita sudah kirim berkasnya ke kejaksaan, namun jaksa kembalikan sebanyak dua kali dengan beberapa petunjuk sehingga kita sedang melengkapinya sesuai petunjuk jaksa,” terangnya.
Ia mengakui, pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan pihaknya, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka. Namun pada pengiriman berkas pertama, penyidik hanya mengirim berkas satu orang tersangka saja atas nama Fried Fanggidae selaku Kasubag Keuangan Dinkes TTS.
“Memang kita hanya kirim berkas untuk tersangka Fried Fanggidae saja,” katanya.
Ia beralasan, penyidik polres TTS hanya mengirim berkas untuk satu orang tersangka saja berdasarkan petunjuk Jaksa agar berkasnya displitzing dan tidak bertujuan agar dua tersangka lainnya, Melkior Tunliu selaku bendahara tahun 2010 dan Yunus Baitanu selaku bendahara tahun 2011 lolos dari jeratan hukum.
Sebab menurutnya, berkas kedua tersangka tersebut akan dikirim setelah berkas tersangka Fried Fanggidae dinyatakan P21 jaksa dan fakta-fakta yang didapat pada persidangan Fried Fanggidae.
“Untuk dua tersangka lainnya akan kita kirim setelah berkas saudara Fried Fanggidae dinyatakan P21 oleh jaksa dan fakta-fakta persidangan dari Fried Fanggidae,” katanya.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Soe, Oscar Douglas yang ditemui secara terpisah mengatakan, pengembalian berkas perkara kasus itu disebabkan karena belum adanya uraian mengenai peran dari tersangka dalam berkas yang dikirim penyidik kepolisian.
Disamping itu kata dia, terjadi perubahan jumlah tersangka dimana pada SPDP yang dikirim penyidik Polres TTS ke kejaksaan terdapat tiga orang tersangka, sementara dalam berkas perkaranya cuma satu tersangka saja dan dugaan jumlah kerugian negara dalam berkas yang dikirim lebih kecil dari biaya penanganan kasus tersebut.
“Dalam SPDP yang kita terima kan tiga tersangka, namun ketika berkasnya dikirim koq cuma satu tersangka dan jumlah kerugian negaranya lebih kecil dari biaya penanganan kasus tersebut,” jelas Oscar.
Ia meminta agar dilakukan gelar perkara bersama penyidik dan hasil dari gelar perkara itu ditemukan ada kekurangan syarat materil dan formil yang harus dilengkapi penyidik kepolisian.
Untuk diketahui beberapa waktu lalu penyidik Polres TTS melimpahkan berkas tahap satu kasus dugaan korupsi, dana operasional mobil pusling dan dana pemeliharaan mobil Dinas Kesehatan (Dinkes) TTS tahun tahun anggaran 2010 dan 2011.
Saat pelimpahkan, Jaksa Penuntut Uumum (JPU) mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi dan ketika penyidik sudah melengkapi sesuai petunjuk JPU, lagi-lagi berkas tersebut dikembalikan.
Dalam kasus itu, penyidik Polres TTS menetapkan tiga TSK masing-masing Fried Fanggedae, Yunus Baitanu dan Melkior Tunliu karena dalam surat pertanggung jawaban (SPJ) dana operasional mobil pusling dan dana pemeliharaan mobil Dinkes dengan total anggaran Rp 300-an juta fiktif. Alhasil, setelah dilakukan audit oleh BPKP diketahui terjadi kerugian negara senilai Rp 64 juta.(pol)

Komentar