oleh

Bawaslu Pantau Persiapan Pilkada di Perbatasan

-Politik-24 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com — Dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak pada 8 Kabupaten di NTT baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI maupun Propinsi terus meningkatkan pengawasan bersama Panwaslu Kabupaten dan jajarannya. Dan untuk memastikan persiapan di Kabupaten Belu dan Malaka yang bertasan langsung dengana Negara Timor Leste mendapat kunjungan langsung dari Ketua Bawaslu RI, Muhammad, Bawaslu Propinsi NTT, Nelce Ringu dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

” Besok (Kamis -red) Ketua Bawaslu RI dan Gubernur NTT memantau langsung persiapan Pilkada di Kabupaten TTU, Malaka dan Belu. Kita akan melihat langsung kesiapan masyarakat terutama di wilayah perbatasan Timor Leste,” kata Nelce dalam jumpa pers yang dibelangsung di kantor Bawaslu NTT, Rabu (25/11/2015).

Nelce Ringu juga menjelaskan, bahwa tahapan Pilkada untuk ke 8 Kabupaten di NTT sudah baerjalan dan sementara ini masuk persiapan logistik.

Dia uga mengakui, bahwa hingga saat surat suara yang sudah masuk adalah Kabupaten Ngada. Dan sedang dalam proses penyortiran oleh KPU.

Walau demikian, Ringu optimis logistik untuk Kabupaten lain segera diditribusi dan sebelum H – 1 sudah ada di kecamatan masing – masing.

” Yang kita kuatirkan jika terjadi hujan maka distribusi logistik di Sabu Raijua dan Manggarai Barat akan terhambat. Kita himbau agat KPU prioritaskan daerah – daera rawan bencana sehingga saat pelaksanaannya tidak terkendala,” ujarnya.

Ringu mengatakan, bahwa proses pemilihan 7 Kabupaten akan berbeda dengan TTU karena sitim referendum, yakni
pemilih dipersilahkan mencoblos pada komon setujuh atau tidak setuju dengan pasangan calon (Paslon) yang ada.

” Pelaksanaan referendum ini berbeda dengan pilkada sehingga harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan’
Andaikan hasilnya paslon kalah, maka Pilkada akan batal dan diproses ulang pada tahun 2017 mendatang,” katanya.

Selain itu, Ringu juga menyampaikan bahwa hasil pengawasan ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan di beberapa daera, seperti Sumba Barat, Sumba Timur banyak kepala desa dan juga ASN terlibat.

Demikian juga, lanjutnya pelaanggaran kampanye juga terjadi di Kabupaten Belu yang melibatkan dua camat dan seorang ketua Partai.

” Ketiganya sudah diproses hukum sesuai UU yang berlaku, bahkan sudah ada putusan,” katanya.(mas)

Komentar