oleh

Batal Tanda Tangan MOU , LAD & Perusahaan Garam Kembali Bernegosiasi

-Daerah-85 Dilihat

Soe, terasntt.com — Acara penandatanganan perjanjian kerjasama (MOU)  antara PT Tamaris Garam Nusantara dengan Lembaga Adat Desa (LAD) Toineke dan Tuafanu, Kecmatan Kualin kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (26/8/2019) dibatalkan. Kedua pihak kembali bernegosiasi guna mendapat kesepakatan selama 30 hari kedepan.

Kegiatan yang telah diagendakan ini terpaksa dibatalkan karena banyak interupsi dan keberatan baik dari ahli waris maupun masyarakat pemilik tanah yang diwakili oleh DPC Pospera.

Hadir pada kesempatan itu Bupati TTS Egusem P. Tahun bersama pimpinan OPD, Kakan Pertanahan, Dinas PPTSP Propinsi, Camat Kualin dan masyarakat pemilik tanah serta undangan lainnya.

Usai pembacaan penjanjian kerja sama, keberatan dan interupsi baik ahli waris maupun masyarakat silih berganti terkait Hak Guna Usaha membuat suasana menjadi tegang meski mendapat penjelasan dari Bupati TTS, Kepala Kantor Pertanahan maupun Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Karena situasi tidak memungkinkan untuk penandatanganan kerja sama, Bupati Epy Tahun akhirnya memilih pulang dan mempersilahkan kedua belah pihak bernegoisasi lagi.

” Saya mohon pamit karena acara ini batal namun tetap mendukung investasi di daerah ini,silahkan negosiasi lagi,” ujarnya.

Negoisasi ulang pun dilakukan dengan dipandu oleh Kadis PPTSP, Musa Benu dengan tiga poin yang jadi pembahasan yakni Hak Guna Usaha, perusahaan menjamin sertifikat tanah masyarakat tidak dijadikan agunan dan penandatanganan kerja sama harus dilakukan di depan Notaris/PPAT.

Salah satu ahli waris Jhon Nabunome meminta dengan tegas agar HGU harus menjamin setelah kerja sama selesai tanah masyarakat harus kembali seperti semula.

Sementara itu perwakilan POSPERA TTS, Yerim Yoss Fallo dan Ferdi Kase menolak penandatanganan dan dilakukan renegoisasi bersama antara pihak perusahaan dan Lembaga Adat Desa agar tidak merugikan masyarakat karena tanah ulayat adalah rakyat.

” Kami tidak sepakat jika ada HGU, karena jangka panjang dan bisa menimbulkan konflik sosial dan merugikan masyarakat sehingga lebih baik kontrak/sewa biasa saja,” ujar Ferdi.

Dalam negosiasi tersebut dua poin disepakati kedua pihak sedangkan satu poin masih akan dilakukan negoisasi dalam kurun waktu 30 hari kedepan.(sys)

Komentar