oleh

Baperjakat Kota Kembali Kaji Draf Mutasi

-Daerah-99 Dilihat

Kupang, Terasntt.com – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Kupang kembali mengkaji dan membahas draf mutasi yang sebelumnya sudah dirampungkan.

Pembahasan ulang ini mengakibatkan penundaan mutasi yang sebelumnya direncanakan segera dilakukan pada awal bulan Mei.

“Masih dibahas dan dikaji, sehingga masih tertunda pelaksanaan mutasi. Kami tetap harus memberikan yang terbaik termasuk dalam penempatan para pejabat yang akan dimutasi,” kata Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Kamis, (17/52018).

Hermanus sampaikan, Surat Keputusan (SK) mutasi harus dibahas di Baperjakat terlebih dahulu.

“Baperjakat yang mengolah dan mengecek kebenarannya. Selanjutnya akan langsung diserahkan ke Wali Kota Kupang untuk dilihat dan ditandatangani,” sebut Hermanus.

Ditanya apakah mutasi juga dilakukan pada jabatan Kepala Puskesmas, Hermanus jelaskan, untuk Kepala Puskesmas, yang harus ditingkatkan saat ini adalah kinerja dan pelayanannya di masyarakat

“SK nya masih ada di Baperjakat untuk dibahas. Paling lambat satu minggu sudah selesai. Kita tunggu saja. Semuanya harus dikoreksi dan cek kembali agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan di kemudian hari. Semua harus sesuai aturan. Untuk kepala Puskesmas kami belum melakukan mutasi. Kita maksimalkan saja yang ada,” terangnya.

Wawali dua periode itu mengaku, mutasi tetap untuk para lurah dan beberapa eselon III A dan III B.

“Belum ada perubahan. Pasalnya untuk eselon II sementara dipersiapkan karena akan ada beberapa pimpinan yang akan memasuki masa pensiun di tahun 2018,” sebut dia.

“Kami fokus dulu dengan eselon IV dan III. Untuk eselon II kami masih lihat jumlah yang pensiun. Karena di tahun 2018 ini ada empat atau lima orang yang akan pensiun. Otomatis jabatan mereka harus diisi. Tidak bisa dibiarkan kosong karena akan menggganggu pelayanan publik dan juga dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Dia menegaskan agar semua lurah dan ASN di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Kupang tidak terpengaruh dengan isu-isu mutasi.

Menurutnya, mutasi bukan hal yang ditakuti, tetapi merupakan hal biasa dalam sebuah sistem pemerintahan. Mutasi dilakukan untuk peningkatan kinerja ASN sendiri, juga bagi pelayanan masyarakat.

“Jangan menjadikan mutasi sebagai alasan untuk penurunan kinerja. Kami minta semua tetap bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Mutasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja bukan sebaliknya. Sekali lagi saya tegaskan, mutasi tidak ada hubungan dengan politik, tim sukses dan lainnya,” katanya.

Hermanus memastikan, tidak semua lurah akan dimutasi, tetapi sebagaian besar akan diganti. Dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk aturan yang berlaku tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

“Tidak mungkin seseorang diturunkan dari eselonnya. Itu kami salah karena langgar aturan. Semua yang dimutasi tidak akan turun kepangkatan karena dimutasi pun dia tetap ada di eselonnya,” pungkasnya. (raf)

Komentar