oleh

Bangun Jembatan Palmerah, Gunakan Dana Hibah Jepang

-Politik-20 Dilihat

KUPANG, Terasntt.com — Polemik dana pembangunan Jembatan Pancasila, Palmerah yang menghubungkan Pantai Pallo, Larantuka dengan Tanah Merah Adonara, Kabupaten Flores Timur berakhir.

Estimasi anggaran sementara sebesar Rp 5,1 triliun merupakan dana hibah Jepang yang disalurkan melalui lembaga JICA.

” Dana penyertaan dari APBN sebesar Rp 10 miliar. Dan juga dana pra studi dari APBD I NTT sebesar Rp 1,5 miliar. Dan hasil pra studi dipresentasikan di Kementerian PU sebelum diteruskan ke JICA,” kata Kepala Dinas PU NTT, Andre Koreh saat rapat anggaran bersama Komisi IV, DPRD NTT, Jumat (13/11/2015).

Andre menjelaskan, bahwa kenapa ada jembatan Palmerah, karena pulau Adonara berpotensi dan berdekatan Larantukan.

Menurut dia, panjang Jembatan Palmerah dari bibir pantai 800 meter, namun ditambahkan dengan bangunan pendukung lain hingga mencapai 1.200 meter, dengan lebar 24 meter dan tinggi 40 meter.

” Kita ketahui selat gonsalu sebagai jalur kapal internasional. Ketiangan Jembatan 40 meter itu tidak akan berpengaru pada lintasan kapal,”tegasnya.

Pehatian Pemerintah Pusat sedang ddiarahkan ke Indonesia bagian Timur termasuk NTT, sehingga kesempatan ini perlu dimanfaatkan untuk membangun.

” Jembatan Palmerah juga akan menjadi kembanggaan bagi daerah ini,” tegasnya.

Hal ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Komisi IV dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua, Anjelino.

Menurut Anjelino, hasil pra studi tentang pembangunan Jembatan Palmrerah sudah dipaparkan dan dihadirinya bersama ketua komisi Alex Ena.

Demikian juga disampaikan, Alex Ena, David dan Jefri Unbanunaek dan Thomas Tiba, bahwa Pembangunan Jembatan Palmerah harus didukung guna mewujudkan pembangunan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Menurut David, penjelasan pemeirntah soal pembangunan Jembatan Palmerah sudah jelas dan tidak ada persoalan, karena sesungguhnya pembangunan proyek itu berasal dari dana perbantuan Jepang.
” Kalau dana pendampingan Rp 10 miliar itu wajar sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia, khususnya NTT,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jefri Unbanunaek, menyatakan bahwa sebagai anggota DPRD NTT, sangat mendukung pembangunan apapun di wilayah NTT termasuk Jembatan Palmerah.

” Khusus Palmerah kami mendukung dan senang tetapi secara politis kami berharap Pemerintah juga kiat mencari dana untuk membangun infrastruktur pada semua daerah di NTT,” katanya.

Sekretaris Komisi, Thomas Tiba menegaskan, bahwa pembangunna Palmerah itu adalah pembangunan Propinsi NTT, bukan pembangunan Adonara atau Flores Timur karena bukan dari dana APBD 2.

” Kita duduk di DPR bukan sebagai utusan dapil tetapi sebagai wakil rakyat NTT. Apa yang kurang, pembangunan yang dilakukan Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni untuk NTT. Kita harus mensyukuri karena itu menjadi berkat bagi kita semua,” katanya.

Dan Ketua Komisi, IV, Alex Ena menegaskan, terkait Palmerah tidak perlu dipolemikan lagi.

” Saya merasa sedikit terganggu dengan pernyataan yang dilansir media massa. Sehingga dalam paripurna saya meminta agar berhenti berpolemik karena bisa menghentikan bantuan dana APBN. Kita komisi sudah menyetujui dana Rp 1,5 untuk pra studi dan kita mendukung pembangunan ini,” tegasnya.(mas)

Komentar