Anggota Komisi IV DPRD NTT, Alex Funay (kanan)/ foto thomas duran
Kupang, terasntt.com — Anggota Komisi IV DPRD NTT, Alexander Funay mengatakan salah satu tugas DPR adalah pengawasan. Setiap program pembangunan melekat fungsi pangawasan DPR.
” Yang kita ketahui selama ini pengawasan terhadap fisik proyek yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kita lupa, bahwa pengawasan itu juga sebenarnya mulai dari perencanaan. Untuk pertanyaan saya kalau perencanaan salah siapa yang bertanggungjawab, kan begitu,” kata Alex Funay di Kupang, Jumat (18/10/2019).
Menurutnya ada contoh kasus ketika melaksanakan kunjungan kerja di Soe, Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pekan lalu.
” Ada contoh soal saat kita turun ke Soe, itu ada sumur bor. Saat kita pergi lihat sumur baru dibor. Ketika di tanya ini proyek dari kapan lalu dijawab dari tahun lalu, ada dua sumur bor. Harusnya cukup satu sumur bor tapi langsung dengan operasionalnya. Sumur itu sudah dibor sejak tahun lalu, jika airnya tidak dikeluarkan lumpur akan tertimbun di dalam dan menjadi padat,” tegas Funay.
Menurutnya, hal – hal seperti ini yang perlu diperhatikan dan harusnya mulai perencanaan kita (DPR – red) dilibatkan sehingga proyek itu tepat sasaran. Jadi kita tidak melakukan pengawasan mulai dari tengah tetapi dari awal kita mengawasi,” tegasnya.
Ia berharap agar perencanaan pembangunan tahun anggaran 2020 sudah bisa melibatkan Dewan agar bisa mengawasi dari awal sehingga tidak salah sasaran.(m45)
Komentar